AS Berencana Evakuasi Penerjemah Militer di Afghanistan

Melansir dari The Hill, dalam pernyataan yang dirilis kantornya Milley mengatakan.

"Ada rencana yang dikembangkan dengan sangat, sangat pesat di sini, tidak hanya penerjemah tetapi banyak orang lain yang telah bekerja dengan Amerika Serikat. Keselamatan mereka bisa terancam. Dan kami menyadari bahwa itu tugas yang sangat penting, adalah memastikan bahwa kami tetap setia kepada mereka dan bahwa kami melakukan apa yang diperlukan untuk memastikan perlindungan mereka dan, jika perlu, mengeluarkan mereka dari negara jika itu apa yang ingin mereka lakukan."

Melansir dari NBC News, pernyataan itu merupakan yang pertama kalinya seorang pejabat senior pemerintah mengkonfirmasi kemungkinan rencana evakuasi terhadap warga Afghanistan yang bekerja untuk pemerintah AS. Namun, mengenai pernyataan jenderal tersebut Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional mengatakan bahwa saat ini belum ada rencana evakuasi.

"Saya merujuk Anda ke Staf Gabungan untuk menggambarkan komentar Jenderal Milley. Saya dapat memberi tahu Anda bahwa kami tidak memiliki rencana untuk evakuasi saat ini. Departemen Luar Negeri sedang memproses aplikasi SIV (visa imigran khusus) di Kabul. Mereka berfokus untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan cepat dan konsisten dengan keamanan AS dan persyaratan aplikasi lainnya."

Para pejabat AS telah mengakui bahaya yang dihadapi banyak mantan penerjemah Afghanistan, tetapi mereka telah mengindikasikan bahwa pemerintah akan menghindari kepanikan atau mengirimkan sinyal bahwa Washington tidak yakin dengan kemampuan pemerintah Afghanistan melindungi warga yang pernah bekerja untuk pemerintah AS.

Perwakilan Mike Waltz, anggota Komite Angkatan Bersenjata yang merupakan pendukung vokal evakuasi mitra Afghanistan, mengatakan dia setuju oleh pernyataan Milley, tetapi dia ingin tindakan yang lebih cepat, karena pasukan AS akan segera keluar dari Afghanistan.

Melansir dari NBC News, saat ini ada sebanyak 17 ribu hingga 18 ribu warga Afghanistan yang telah mendaftar visa di bawah program untuk mantan pegawai militer AS atau Kedutaan Besar AS di Kabul. Terkait hal itu pejabat AS telah menyampaikan kepada Kongres untuk mempercepat upaya pemberian visa kepada mereka. Program ini telah macet karena penundaan, dengan pelamar menunggu selama bertahun-tahun.

Pada 2019, pengadilan federal memutuskan bahwa pemerintah telah gagal untuk mematuhi undang-undang yang mengharuskannya memproses aplikasi visa dalam waktu sembilan bulan, dan laporan inspektur jenderal Departemen Luar Negeri tahun lalu menyampaikan bahwa mereka kekurangan staf, yang membuat program berjalan lambat.

Pembunuhan warga Afghanistan yang terkait dengan AS atau pemerintah Barat lainnya membuat semakin banyak anggota parlemen dari kedua belah pihak, serta para veteran dan kelompok hak pengungsi, mendesak pemerintahan Biden untuk mengatur evakuasi ke wilayah AS atau pangkalan militer di luar Afghanistan, yang dapat memeriksa dokumen pemohon visa.

Para pendukung evakuasi megutip tindakan militer AS yang mengevakuasi 6.600 Kurdi Irak ke wilayah AS di Guam pada tahun 1996 dan 1997, yang dilakukan setelah rezim Saddam Hussein melancarkan serangan ke wilayah Kurdi Irak. Orang Kurdi ditempatkan di Pangkalan Angkatan Udara Andersen selama tiga hingga empat bulan, dan sebagian besar dimukimkan di AS.

Kabar mengenai rencana evakuasi mitra pemerintah AS ini tampaknya berkaitan dengan AS yang akan menarika seluruh pasukannya pada 11 September 2021. Melansir dari BBC, mengenai penarikan pasukan AS, Presiden Joe Biden pada April 2021, menyampaikan bahwa seluruh pasukan AS akan pergi dari Afghaistan pada 11 September, setelah 20 tahun keterlibatan militer di Afghanistan.

Saat ini ada sekitat 2500 tentara AS di Afghanistan sebagai bagian dari misi di Afghanistan yang berkekuatan 9.600 prajurit. Para pejabat AS dan NATO baru-baru ini mengatakan bahwa Taliban, sejauh ini gagal memenuhi komitmen untuk mengurangi kekerasan di Afghanistan.

Melansir dari The Hill, menurut seorang pejabat militer yang mengatakan kepada surat kabar pada pekan ini bahwa penarikan tersebut dapat diselesaikan paling cepat pertengahan Juli, beberapa bulan sebelum tenggat waktu Presiden Biden 11 September. Namun, sekretaris pers Pentagon John Kirby tidak mengonformasi mengenai jadwal penarikan yang dipercepat. "Arahan presiden jelas, selesai dengan penarikan awal September. Kami bergerak dengan cepat. Saya tidak memiliki sesuatu yang lebih spesifik untuk ditambahkan sehubungan dengan jadwal."