Jakarta, IDN Times - Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menanggapi akun-akun ujaran kebencian dinilai wajar. Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan, orang yang sering terpapar konten paham radikal bisa terpengaruh.
"Sangat wajar ada aturan itu yang diterapkan untuk ASN. Pemikiran dan ideologi itu ada karena kebiasaan, misal kan sering menyukai konten radikalisme," kata Baidowi dalam acara Mata Najwa di Trans7, Rabu (13/11) malam.
Pengamat Intelijen dan Keamanan UI Stanislaus Riyanta mengatakan, paparan radikalisme yang masuk dari media sosial lebih kuat, dibanding dunia nyata. Sebab, media sosial bisa menyasar siapa saja tanpa celah.
"Kasus-kasus di Aceh dan Surabaya, itu melibatkan ASN. BUMN juga ada. Perusahaan swasta juga ada. Pancasila yang harusnya jadi bumper, kalah dari paparan yang masuk," kata dia.
Sementara, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud berpendapat pemerintah kalah mendoktrinkan negara ini negara Pancasila. Berkaitan dengan kasus bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Marsudi menilai teroris tersebut merasa telah jihad.
"Negara kita itu dianggap tidak sesuai janjinya pada mereka (yang berpaham radikal). Maka mereka yang jihad bunuh diri, pemahamannya, pahalanya cash ketika meninggal," kata dia.
Namun, pemerintah dan semua elemen masyarakat tidak boleh lengah. Jangan sampai paham-paham asing didiamkan begitu saja. "Ini kan paham-paham baru yang dibawa dari negara perang," kata Marsudi.
Direktur Eksekutif Maarif Institute Abdul Rochim Ghazali mengatakan, informasi agama dari internet tidak semua benar. Jika seseorang tidak mengerti betul agama, dia tidak akan bisa menyeleksi mana yang benar dan salah. Apalagi, mereka yang terpapar radikalisme mayoritas anak-anak muda.
"Mereka yang terpapar radikalisme itu usia 30-an," kata dia.