Aturan Lengkap yang Membolehkan Presiden Ikut Kampanye

Pernyataan Jokowi tentang presiden boleh ikut berkampanye sebenarnya mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 299 dalam UU tersebut secara tegas menjelaskan hak presiden dan wakil presiden untuk melaksanakan kampanye.

Pasal 299 secara rinci berbunyi:

(1) Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye
(2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye
(3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik dapat melaksanakan kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai: 
a. calon presiden atau calon wakil presiden;
b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Dilanjutkan dengan Pasal 300 UU Pemilu yang berbunyi:

”Selama melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.”

Walaupun demikian, Pasal 281 dalam UU tersebut mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Presiden dan Wakil Presiden selama masih menjabat.

Bunyi Pasal 281 ayat (1):

“Kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, dan 

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.”

Sementara itu, Pasal 281 ayat (3) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.”

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, presiden dan wakil presiden tidak masuk dalam daftar yang dilarang ikut kampanye. 

Dalam Pasal 72 ayat (4) PKPU Nomor 20 Tahun 2023, tercatat beberapa pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye pemilu, berikut rinciannya:

Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
f. Aparatur Sipil Negara;
g. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h. kepala desa;
i. perangkat desa;
j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
k. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Mahkamah Konstitusi menguji UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 299 ayat (1) atas gugatan tidak adanya larangan presiden dan wakil presiden berkampanye menjadi:

“Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sepanjang tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing. 

Selain Pasal 299, pemohon juga meminta MK menguji Pasal 281 ayat (1) yang sebelumnya bersyarat tidak menggunakan fasilitas, kecuali pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Kemudian, ditambah dengan persyaratan tidak terikat hubungan keluarga sedarah. 

Sebagaimana larangan keikutsertaan beberapa pihak yang diatur dalam Pasal 280 ayat (2) juga menambahkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang terikat hubungan sedarah.