Australia Akui Yerusalem Barat Sebagai Ibu Kota Israel

Selain itu, Australia juga mengungkap bahwa kedutaan besar mereka masih belum bermarkas di Tel Aviv dan belum akan memindahkannya dari sana. Hal ini bertolak belakang dengan wacana yang sempat mencuat beberapa waktu lalu. 

Morrison menunda memindahkan Kedutaan Australia dari Tel Aviv. Namun, sebuah kantor perdagangan dan pertahanan akan didirikan di Yerusalem Barat.

"Selanjutnya, dengan mengakui komitmen kami terhadap two-state solution, Pemerintah Australia juga telah memutuskan untuk mengakui aspirasi rakyat Palestina untuk sebuah negara masa depan dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur," lanjutnya.

"Kami berharap pindah ke kedutaan kami ke Yerusalem Barat ketika praktis, untuk mendukung dan setelah penentuan status akhir," ungkapnya.

Morrison mengakui, keputusannya menjadi cemoohan. Tapi, menurutnya, orang Australia punya hak untuk menyampaikan pendapatnya tentang masalah ini.

"Ketika Anda melihat pengaruh luar biasa kami, baik dalam pembentukan negara Israel dan kemitraan kami dengan itu selama bertahun-tahun, sulit untuk mengatakan bahwa pengaruh Australia telah kecil. Sudah cukup hebat," kata Morrison.

"Jadi, sementara suara Australia dan megafon yang kita miliki tidak sebesar kekuatan-kekuatan besar, itu benar. Tapi saya harus mengatakan, sejak saya mengangkat masalah ini beberapa bulan yang lalu, orang-orang sangat ingin tahu apa yang akan kami katakan," imbuhnya.

Jaringan Advokasi Palestina Australia mengungkapkan kekecewaannya terhadap rencana tersebut yang dinilai akan merusak proses perdamaian. Mereka menyatakan bahwa keputusan PM Australia itu bukanlah untuk kepentingan Australia seluruhnya. 

"Itu akan melemahkan hubungan perdagangan dan keamanan kami dengan mitra regional. Mungkin dapat memperburuk reputasi internasional kami dengan menyelaraskan Australia dengan pemerintah Trump dan Netanyahu melawan konsensus internasional yang luar biasa mengenai status Yerusalem," kata Presiden Australia Palestine Advocacy Network (APAN), Bishop George Browning.

"Ini menyabotase setiap kemungkinan nyata untuk perjanjian yang adil di masa depan," lanjutnya.

Sebelumnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang mempertanyakan sikap Australia dalam menjaga perdamaian di Yerusalem. Australia sempat menimbang untuk memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem. 

"Indonesia menegaskan kembali posisi Indonesia mengenai 'two-state solution.' Prinsip itu harus dijadikan prinsip dasar yang dipegang untuk terjadinya perdamaian berkelanjutan antara Palestina dengan Israel," ujar Retno ketika memberikan keterangan pers dengan Menlu Riad di Kemenlu pada Selasa (16/10).

Menurut Retno, isu perdamaian Israel-Palestina merupakan salah satu dari 6 isu yang harus dinegosiasikan dan diputuskan sebagai bagian akhir dari perdamaian yang komprehensif. Hal tersebut sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan (DK) dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta kesepakatan dalam berbagai proses perdamaian.

"Oleh karena itu Indonesia telah meminta Australia dan negara lain untuk terus mendukung proses perdamaian Palestina-Israel sesuai dengan prinsip-prinsip yang disepakati," ujar Retno.

Menlu Palestina Riad Maliki menilai, jika rencana tersebut benar-benar dilakukan oleh Negeri Kanguru, maka dapat dianggap telah melanggar resolusi DK PBB mengenai penyelesaian konflik Palestina-Israel. 

"Oleh sebab itu, saya berharap Australia bisa mempertimbangkan kembali posisi mereka sebelum menjalankan aksi," kata Maliki di gedung Kemenlu seperti dikutip dari Antara. 

Ia juga mengapresiasi inisiatif dari Menlu Retno Marsudi dan Presiden Jokowi yang memilih langsung berkomunikasi dengan Australia terkait isu tersebut. Bahkan, Indonesia kembali menegaskan dukungannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.