Jakarta, IDN Times - Mafia tanah lagi-lagi beraksi di Tanah Air. Baru-baru ini, keluarga artis Nirina Zubir jadi korban mafia tanah, karena enam bidang tanah senilai Rp17 miliar milik ibundanya diganti kepemilikannya atas nama asisten rumah tangganya (ART) sendiri.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat setidaknya ada 13 modus praktik mafia tanah. Hal ini perlu dipahami agar masyarakat terhindar dari para mafia tanah.
Adapun 13 modus kejahatan dan praktik-praktik mafia tanah, antara lain:
Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto mengimbau masyarakat untuk langsung melapor kepada Kementerian ATR/BPN, Kepolisian RI, maupun Kejaksaan RI jika ada persoalan pertanahan.
"Mafia tanah pada umumnya adalah sengketa yang mempunyai indikasi pidana. Kita sudah membentuk Satgas Anti-Mafia Tanah bersama Kepolisian RI serta Kejaksaan RI dan kita bekerja sama untuk menuntaskan hal ini," ujar Agus dalam keterangan resmi, Jumat (19/11/2021).
Di sisi lain, Agus juga mengakui bahwa ada keterlibatan oknum-oknum di jajaran internal Kementerian ATR/BPN dalam praktik mafia tanah. Namun, dia memastikan pihaknya akan memberi tindakan tegas pada oknum tersebut.
"Jadi tindakan tegas kepada jajaran kita lakukan. Terkait SDM di kita, Pak Menteri melakukan pembinaan reward dan punishment yang sangat ketat. Sebagaimana disampaikan, sudah ada lebih dari 100 dari pegawai kita yang diberikan punishment," kata Agus.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN, sedang memperbaiki peraturan pemerintah mengenai pendaftaran tanah yang mana masih mengakomodir hak-hak lama yang masih berlaku. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya menumpas mafia tanah.
"Kita sedang memperbaiki peraturan-peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah. Terutama yang masih mengakomodir hak-hak lama, seperti eigendom dan girik. Bahkan di kantor pajak sendiri sudah tidak lagi menerbitkan riwayat hak atas girik," ucap dia.
Selain itu, digitalisasi data pertanahan juga terus dilakukan untuk meminimalisir kejahatan pertanahan.
"Terhadap infrastruktur pertanahan, BPN terus memperbaiki terutama kualitas produk yang berasal dari produk BPN, misalnya warkah yang sedang kita digitalisasi. Kemudian peta-peta pendaftaran tanah karena dengan peta pendaftaran tanah itu, bisa kita kontrol bidang-bidang tanah yang sudah ada atau belum sertipikatnya," tutur Agus.