Badai Pilkada Kota Malang, Waspadai 'Protest Voting'

Ketua tim sukses Anton, Arif Wahyudi mengaku tengah mendesain ulang metode kampanye yang telah disiapkan selama ini. Menyusul KPK menahan Anton usai menjalani pemeriksaan Selasa kemarin. Namun, ia tak menjelaskan strategi kampanye seperti apa yang akan diterapkan.

Arif juga instensif berkomunikasi dengan partai koalisi yang mengusung pasangan M. Anton-Syamsul Mahmud. "Kami akan bergerak sampai titik darah penghabisan sebagai penghormatan kepada Abah Anton," kata Arif.

Ia mengaku menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan KPK dan prihatin Anton ditahan usai pemeriksaan kemarin. Mereka tak menyangka dan memperkirakan Anton ditahan sesaat setelah diperiksa penyidik KPK. "Hal itu jauh dari apa yang kami perkirakan," katanya.

Sebelum diperiksa, katanya, Anton berpesan kepada seluruh tim sukses untuk tetap semangat dan tegar dengan apapun yang terjadi. Termasuk kondisi terburuk, Anton ditahan usai pemeriksan. Selain Anton, enam anggota dewan juga ditahan termasuk Yaqud Ananda Gudban yang juga calon Wali Kota Malang berpasangan dengan Wanedi.

Juru bicara pemenangan Yaqud Ananda Gudban-Wanedi, Dito Arief menegaskan tim sukses dan partai pendukung tetap solid. Mereka juga tetap menjalankan kampanye sesuai dengan tahapan. "Pimpinan partai telah berkonsolidasi, solid dan bergerak bersama di
akar rumput," ujarnya.

Tim sukses tetap mengkampanyekan 25 rencana aksi yang menjadi isu andalan. Salah satunya mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan transparan. “APBD dibangun secara akuntabel dan transparan. Kami berkomitmen membangun sistem di  dalam pemerintahan,” ujarnya.

Pakar politik Universitas Brawijaya Malang, Wawan Sobari mengkhawatirkan terjadi protest voting. Setelah dua calon Wali Kota menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap. Sementara calon Wali Kota Sutiaji, yang juga Wakil Wali Kota non aktif berpasangan dengan Sofyan Edi Jarwoko diperkirakan juga mengetahui kasus tersebut.

Pemilih protes, katanya, karena menganggap ketiga calon dianggap tak memenuhi kriteria sebagai sosok yang layak memimpin Kota Malang. Protes bisa dilakukan berbagai bentuk mulai tak datang menggunakan hak pilih atau merusak kertas suara. "Perlaku pemilih ini sebagai bentuk protes tak ada figur yang layak," katanya.

Perilaku pemilih seperti ini juga terlihat pada pemilihan Presiden lalu. Ada yang protes dengan cara mencoret dan menggambar surat suara sehingga tak sah. Protest voting juga terjadi di Amerika Serikat. Protes pemilih terhadap para calon yang tak sesuai harapan.

Sehingga integritas dan rekam jejak calon, sangat mempengaruhi calon pemilih dalam memutuskan menggunakan hak suara. Termasuk memilih para calon yang bersih dan bebas dari korupsi. Sementara ketiga calon dianggap belum memenuhi harapan para pemilih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Zaenudin memastikan tahapan tetap berjalan sesuai jadwal. Namun, akan mempengaruhi debat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dijadwalkan 7 April mendatang. "Kita konsultasi ke KPU Jawa Timur," katanya.

Ada dua opsi, debat ditunda atau debat hanya menjadi tanggungjawab calon Wakil Wali Kota. Lantaran kedua calon Wali Kota berhalangan setelah ditahan KPK. Setelah konsultasi akan digelar rapat pleno untuk menentukan keputusan soal debat itu.

Zaenudin bersama komisioner KPU Kota Malang tengah berusaha untuk menekan protest voting. Termasuk menekan angka pemilih yang tak menggunkan hak pilih saat pemungutan suara mendatang. KPU Kota Malang terus melakukan sosialisasi dan mengajak calon pemilih menggunakan hak politiknya untuk menentukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. “Target minimal 70 persen partisipasi pemilih di Pilkada nanti.”

Ketua Panitia Pengawas Pemlihan, Alim Mustofa tengah berkoordinasi dengan polisi untuk mencegah kampanye hitam. Diprediksikan bakal terjadi perang kampanye hitam antar tim sukses setelah M. Anton dan Yaqud Ananda Gudban ditahan. "Kita pantau media sosial dan alat peraga kampanye. Jangan sampai ada kampanye hitam," katanya.

Kampanye hitam dikhawatirkan akan memecah belah dan menimbulkan konflik antar pendukung. Untuk itu, polisi berperan untuk mengendalikan suasana agar tak terjadi konflik pendukung selama proses kampanye sampai pemungutan suara.

Sementara, Presiden Joko Widodo mengingatkan warga Malang agar menjaga persaudaraan dan kerukunan. Menyusul perhelatan Pemilihan Kepala Daerah yakni Wali Kota Malang dan Gubenur Jawa Timur.

"Pilih pemimpin yang paling baik. Ini pesta demokrasi. Jangan sampai beda pilihan tak rukun, tak omong-omongan dan konflik antar kampung," katanya di GOR Ken Arok, Rabu 27 Maret 2018.

Dia khawatir Pilkada meninggalkan konflik berkepanjangan. Negara Indonesia, katanya, negara besar. Memiliki 714 suku bangsa dan terdiri dari 17 ribu pulau. "Afghanistan ada suku tujuh suku. Konflik dua suku sampai 40 tahun."

Untuk itu, ia mengajak calon pemilih untuk menjaga kerukunan dan merawat persaudaraan. "Perlu banyak yang dibenahi. Untuk jadi negara maju banyak cobaan dan ujian."

—Rappler.com