Bahas Pertukaran Napi, Pemerintah RI dan Malaysia Bentuk Tim Gabungan

Yusril mengatakan, saat ini Indonesia dan Malaysia belum memiliki kerja sama hukum yang mengikat terkait pertukaran narapidana. Tim bersama itu nantinya akan menyusun syarat dan jumlah narapidana yang akan dipulangkan ke negara masing-masing.

"Saya berkeyakinan bahwa Indonesia dan Malaysia ini adalah dua bangsa yang bersaudara, satu dengan yang lain. Dan para pejabatnya itu pun juga, ya saya dengan Pak Saifuddin bukan baru kenal hari ini, sudah puluhan tahun yang lalu. Begitu juga Pak Prabowo dengan Pak Anwar Ibrahim sudah kenal puluhan tahun yang lalu," ujar Yusril.

"Jadi, sudah seperti sahabat saja. Dan karena itu perundingan-perundingan itu insyaallah akan lancar dan lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan negara-negara yang lain," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Saifuddin mengatakan tim gabungan Indonesia dan Malaysia nantinya akan membahas tahanan mana saja yang bisa masuk dalam program pertukaran narapidana untuk dipulangkan ke negara masing-masing.

"So, the detail itu akan diuruskan di peringkat officers. Tapi di peringkat saya dan Pak Yusril adalah mencapai kata sepakat persetujuan. Apakah boleh kedua-dua negara ketika ITOP atau International Transport of Prisoners belum lagi mengikat kedua-dua negara, apakah ada ikhtiar lain? Jadi sepakat diskusi hari ini, kedua-dua negara cenderung ke arah itu," kata Saifuddin.

"Jadi apakah mekanismenya, apakah kriterianya, apakah prosesnya, itu semua akan nantinya dibincangkan, muktamarkan, diangkat syur untuk di peringkat kami memberikan kata putus," sambungnya.

Saifuddin mengatakan, di Malaysia ada sekitar lima ribu tahanan yang merupakan WNI. Mereka terbagi dua kelompok yakni yang sudah dipenjara dan ditahan tapi belum diadili.

"Jadi kedua-dua ini jumlahnya membawa 5 ribuan," ujarnya.