Bahlil Bantah Hasto: Saya yang Usulkan Pilpres Ditunda, Sok Tahu!
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo tidak pernah meminta dukungan ke partai berlambang pohon beringin hijau itu, untuk memperpanjang masa jabatannya hingga tiga periode.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil merespons tudingan dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, bahwa mantan Wali Kota Solo itu sempat berniat menambah masa periode jabatannya sebagai presiden. Hasto bahkan mengklaim punya video yang menggambarkan skandal elite pejabat negara.
"Ini dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ide pertama yang mengeluarkan agar Pilpres (2024) ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Saya sudah ngomong itu berkali-kali," ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).
Bahlil pun membantah ada instruksi dari Jokowi untuk mendukung perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode. Di forum itu, Bahlil pun secara blak-blakan menyebut Hasto sok tahu terhadap situasi yang ada.
"Jadi, rasanya agak sok tahu juga. Itu yang ngomong kali pertama itu saya, ketika menjadi penanggap hasil survei Pak Burhanuddin Muhtadi. Di situ dikatakan bahwa bila COVID-19 belum berakhir, maka ekonomi kita akan semakin dalam pertumbuhannya," tutur dia.
Ia berdalih mengusulkan ide penundaan pemilu karena sebelumnya didatangi oleh sejumlah investor. "Bila memang secara aturan dapat dipertimbangkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda atau dibuat pemilu mundur. Itu soal lain," katanya.
1. Bahlil sebut pernyataan Hasto soal klaim jabatan presiden tiga periode adalah kaset kotor
Lebih lanjut, soal tuduhan Hasto yang menyebut Jokowi ingin jadi presiden tiga periode bak kaset kotor yang kembali diputar. "Itu tuh seperti kaset rusak. Makanya, pemimpin negara, otaknya harus bersih. Yang dipikirkan hanya demi negara," kata Bahlil.
Dalam pandangannya, seharusnya yang dituntut secara hukum adalah dirinya sendiri. Sebab, ia mengklaim sebagai pihak yang mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda. Sedangkan, Jokowi tak memberikan instruksi apapun.
"Waktu itu saya sebagai Menteri Investasi seharusnya yang dituntut. Karena saya yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan pilpres. Jadi, kalau sakitnya di kepala jangan garuknya di kaki," tutur Bahlil.