Bahlil Bantah Hasto: Saya yang Usulkan Pilpres Ditunda, Sok Tahu!

31 Des 2024, 18:11 WIB

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. (www.instagram.com/@bahlillahadalia)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo tidak pernah meminta dukungan ke partai berlambang pohon beringin hijau itu, untuk memperpanjang masa jabatannya hingga tiga periode.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil merespons tudingan dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, bahwa mantan Wali Kota Solo itu sempat berniat menambah masa periode jabatannya sebagai presiden. Hasto bahkan mengklaim punya video yang menggambarkan skandal elite pejabat negara.

"Ini dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ide pertama yang mengeluarkan agar Pilpres (2024) ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Saya sudah ngomong itu berkali-kali," ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

Bahlil pun membantah ada instruksi dari Jokowi untuk mendukung perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode. Di forum itu, Bahlil pun secara blak-blakan menyebut Hasto sok tahu terhadap situasi yang ada.

"Jadi, rasanya agak sok tahu juga. Itu yang ngomong kali pertama itu saya, ketika menjadi penanggap hasil survei Pak Burhanuddin Muhtadi. Di situ dikatakan bahwa bila COVID-19 belum berakhir, maka ekonomi kita akan semakin dalam pertumbuhannya," tutur dia.

Ia berdalih mengusulkan ide penundaan pemilu karena sebelumnya didatangi oleh sejumlah investor. "Bila memang secara aturan dapat dipertimbangkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda atau dibuat pemilu mundur. Itu soal lain," katanya.

1. Bahlil sebut pernyataan Hasto soal klaim jabatan presiden tiga periode adalah kaset kotor

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di DPP Golkar. (www.instagram.com/@golkar.indonesia)

Lebih lanjut, soal tuduhan Hasto yang menyebut Jokowi ingin jadi presiden tiga periode bak kaset kotor yang kembali diputar. "Itu tuh seperti kaset rusak. Makanya, pemimpin negara, otaknya harus bersih. Yang dipikirkan hanya demi negara," kata Bahlil.

Dalam pandangannya, seharusnya yang dituntut secara hukum adalah dirinya sendiri. Sebab, ia mengklaim sebagai pihak yang mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda. Sedangkan, Jokowi tak memberikan instruksi apapun.

"Waktu itu saya sebagai Menteri Investasi seharusnya yang dituntut. Karena saya yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan pilpres. Jadi, kalau sakitnya di kepala jangan garuknya di kaki," tutur Bahlil.

2. Jokowi minta agar tidak membuat framing jahat ke dirinya

Presiden ke-7 Joko “Jokowi” Widodo. (IDN Times/Larasati Rey)

Sementara, tuduhan Hasto itu juga ditanggapi Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo. Ia kembali membantah pernah ingin menambah masa jabatan dari dua periode menjadi tiga periode.

"Ini saya ulangi lagi, tidak pernah yang namanya saya meminta perpanjangan tiga periode kepada siapa pun," ujarnya di Solo, Jawa Tengah, kemarin.

Bahkan, Jokowi meminta agar isu tersebut ditanyakan kepada sejumlah pihak. Salah satunya Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Ia masih menjadi kader PDIP ketika menjabat sebagai presiden dua periode. Tetapi pada pertengahan Desember 2024, PDIP mengumumkan pemecatan terhadap Jokowi dan keluarganya.

"Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus (untuk melobi penambahan masa jabatan). Gak pernah ada," tutur Jokowi.

Jokowi meminta kepada siapa pun agar tidak melontarkan pernyataan yang tidak jelas kebenarannya. "Jangan mem-framing jahat seperti itu. Gak baik," imbuhnya.

3. Hasto sebut Megawati pernah menolak ide penambahan masa jabatan presiden

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto memberikan keterangan usai ditetapkan jadi tersangka. (Dokumentasi Istimewa)

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuat video untuk merespons penetapan dirinya sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di video itu, ia sempat menyinggung mantan kader PDIP yang punya ambisi kekuasaan usai penetapan tersangka dirinya oleh komisi antirasuah.

Hasto menyebut semua kader PDIP harus memiliki pendirian teguh dalam menjaga konstitusi, laiknya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

"Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode. Ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi," kata Hasto di video tersebut.