Bakal Ada Demo 1 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Polisi Tidak Akan Keluarkan Izin

19 Okt 2020, 20:00 WIB

Pengunjuk rasa membentangkan poster saat unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/10/2020) (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Jakarta, IDN Times - Sejumlah serikat buruh dan mahasiswa rencananya kembali menggelar demonstrasi besar-besaran, untuk menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Rencana ini akan dilaksanakan di Jakarta dan beberapa daerah pada Selasa, 20 Oktober 2020.

Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan setahun dilantiknya Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menanggapi rencana tersebut, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono mengatakan, sampai sekarang Polri tetap tidak mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) demonstrasi alias melarang demonstrasi selama pandemik COVID-19.

"Memang sudah disampaikan kepada publik bahwa selama pandemik COVID-19 ini kita tidak akan mengeluarkan STTP," ujar dia dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/10/2020).

1. Pedemo perlu paham risiko demonstrasi

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol. Awi Setiyono (Dok. Humas Polri)

Awi menjelaskan pihaknya tak bosan untuk mengingatkan segala risiko hukum yang ada terkait izin demonstrasi, apalagi jika nantinya ada aksi anarkis yang terjadi seperti demonstrasi besar-besaran pada 8 dan 13 Oktober 2020 yang berlangsung ricuh.

"Kita sampaikan pada intinya Polri tetap memantau perkembangan situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), kalau pun mereka masih nekat, Polri akan melakukan pengamanan," ujar dia.

2. Kapolda Metro Jaya minta masyarakat berpikir ulang untuk menggelar demonstrasi di tengah pandemik

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Nana Sudjana (Dok. Humas Polda Metro Jaya)

Hal senada juga disampaikan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana, dia mengatakan masyarakat perlu melihat kondisi penyebaran COVID-19 di Jakarta. Apalagi dari hasil tes virus corona, ditemukan sejumlah pedemo yang reaktif.

"Kemarin kita rapid test beberapa pedemo yang kita amankan, itu pertama 30 reaktif, kedua 47 reaktif. OTG (orang tanpa gejala) ini banyak sekali. Saya harapkan pikirkan bersama-sama untuk melakukan demo," ujar dia.

3. Pengamanan untuk antisipasi demo

Sejumlah mahasiswa membawa poster saat demonstrasi menentang Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kota Magelang, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2020) (ANTARA FOTO/Anis Efuzudin)

Kendati polisi tidak akan mengeluarkan STTP untuk demonstrasi selama pandemik COVID-19, namun pengamanan akan diutamakan dengan mengerahkan personel gabungan.

"Kami siap mengerahkan anggota untuk mengamankan demo, itu kita harapkan demo damai," kata Nana.