Bamsoet Sebut Tak Perlu Ada Oposisi, Pengamat: Demokrasi Bisa Rusak

12 Apr 2024, 13:28 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo ketika mengikuti halal bihalal di kediaman Airlangga Hartarto pada 11 April 2024. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Pengamat politik dan Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mengkritisi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyebut tak perlu ada oposisi di pemerintahan selanjutnya.

Menurut Fernando, apabila tidak ada oposisi pada pemerintahan maka nasib demokrasi Indonesia ke depan akan buruk.

Ia menjelaskan, negara yang demokrasinya sudah maju saja masih membutuhkan partai politik di luar pemerintahan. Parpol yang berada pihak di oposisi itu diperlukan untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Terlebih, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang dan demokrasinya masih butuh banyak pembenahan.

"Kalau tidak ada partai politik yang berada di luar pemerintahan, saya melihat demokrasi kita ke depan akan lebih buruk karena pemilu hanya dilakukan sebagai formalitas untuk melakukan pergantian kepemimpinan sedangkan hasilnya sudah dikompromikan," kata Fernando kepada IDN Times, Jumat (12/4/2024).

"Sehingga masyarakat hanya dijadikan sebagai alat untuk memformalkan apa yang sudah disepakati oleh partai-partai," lanjutnya.

1. Perlu rekonsiliasi untuk membangun Indonesia tapi tak harus bergabung pemerintahan

Tiga paslon presiden saat mengikuti debat di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Fernando tak memungkiri bahwa memang sebaiknya pasca pemilihan presiden (pilpres) semua pihak bisa bersatu dan bergotong royong membangun Bangsa Indonesia. Namun bukan berarti membangun rekonsiliasi itu harus sama-sama dalam pemerintahan.

Rekonsiliasi perlu diwujudkan, namun tetap dibutuhkan kekuatan politik yang berada di luar pemerintahan untuk melakukan kontrol.

"Bukan berarti ketika ada partai politik yang tidak bergabung dalam pemerintahan dianggap tidak bergotong royong dalam membangun Indonesia. Saya kira persepsi yang demikian harus diluruskan," jelasnya.

2. Bamsoet sebut tak perlu oposisi

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tegaskan bakal bersaing dalam perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar. (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, Bamsoet mengatakan, pembacaan putusan sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2024, akan jadi momen rekonsiliasi bangsa. Oleh karena itu, persatuan harus diutamakan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu mengatakan, oposisi tak dibutuhkan pemerintah periode berikutnya.

"Diharapkan ke depan tak ada lagi gesekan-gesekan. Makanya kalau perlu, kita gak butuh oposisi. Yang kita butuhkan gotong royong. Kita butuh demokrasi gotong royong," ujar Bamsoet di rumah dinas Airlangga Hartarto, Widya Chandra III nomor 6, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2024).

Bamsoet mengaku akan mendukung penuh jika Prabowo merangkul seluruh partai politik yang ada. Menurutnya, hal itu penting untuk menjalin persatuan dan membangun bangsa ke depan.

3. Kontrol dan pengawasan masih bisa dilakukan meski gabung pemerintahan

Capres dan Cawapres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (YouTube/Prabowo Gibran)

Saat ditanya mengenai pentingnya pengawasan buat pemerintah, Bamsoet menepis anggapan pemerintah yang merangkul seluruh parpol tak bisa diawasi.

"Lebih gampang justru (untuk mengkritisi sesama teman). Karena kan kalau oposisi berbicara pride. Malah bisa lari dari substansi (yang ingin dikritisi). Tetapi, kalau disampaikan oleh satu koalisi, bisa bicara dari hati ke hati. Itu juga lebih baik bagi masyarakat," katanya.

Bamsoet pun mengaku tidak khawatir jatah menteri buat Partai Golkar berkurang jika PDI Perjuangan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Enggak lah (mengurangi jatah kursi)," tutur dia lagi.