Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem, Hermawi Taslim mendesak pemerintah bergerak cepat merespons bencana banjir yang terjadi di Sumatra Barat (Sumbar), Aceh, dan Sumatra Utara (Sumut).
Ia meminta pemerintah mempercepat langkah penanganan, terutama karena banyak warga tidak bisa menghubungi keluarganya.
“Bahkan di kota-kota besar seperti Medan banyak sekali orang terputus dari keluarganya karena tidak ada akses,” kata Hermawi kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).
Hermawi mengatakan, DPP Partai NasDem telah memerintahkan seluruh kader untuk terjun ke lapangan membantu warga terdampak banjir bandang. Struktur NasDem di semua tingkatan telah kembali ke daerah masing-masing untuk membantu warga.
Hermawi mengatakan, hari ini seluruh kader dari DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, hingga anggota DPR RI yang berasal dari tiga provinsi itu sudah tiba di lokasi masing-masing untuk menyalurkan bantuan awal.
“Kami minta semua kembali ke DPRD masing-masing untuk membantu sesuai kapasitas, membantu segala yang bisa dibantu tentang musibah,” ujar Hermawi.
Ia menambahkan, anggota DPRD di daerah bergerak dengan bantuan yang mereka siapkan sendiri sesuai kebutuhan warga.
Lebih jauh, ia mengatakan, DPP NasDem mengundang Ketua DPW Sumut, Sumbar, dan Aceh untuk menentukan skala prioritas bantuan pada pekan depan.
"Harus ada prioritas, apakah dalam bentuk apa yang paling dibutuhkan. Mungkin lebih efisien kalau beli di sana ketimbang bawa dari sini,” kata dia.
Pemerintah telah menetapkan banjir bandang Sumatra sebagai tanggap darurat. Penetapan ini memungkinkan percepatan mobilisasi logistik, alat berat, tenaga SAR, serta dukungan lintas instansi.
Menteri Koordinator PMK Pratikno mengatakan, seluruh daerah terdampak resmi menetapkan status darurat bencana, yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat mengerahkan sumber daya secara penuh, sesuai Undang-Undang Penanggulangan Bencana.
"Dengan adanya penetapan status darurat, tidak ada hambatan administratif bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh, termasuk penggunaan Dana Siap Pakai. Pemerintah daerah juga diberikan fleksibilitas dalam pergeseran dan realokasi anggaran,” ujar Menko PMK ini.
BMKG melaporkan, badai Siklon Tropis Senyar memicu hujan ekstrem, angin kencang, banjir besar, tanah longsor, hingga terganggunya transportasi laut di tiga provinsi.
Sementara itu, laporan BNPB, Basarnas, dan pemerintah daerah menunjukkan bertambahnya korban jiwa serta meluasnya kerusakan infrastruktur, termasuk jembatan putus, jalan tertimbun longsor, dan akses darat yang terisolasi.
"Bapak Presiden Prabowo telah memerintahkan kami untuk menangani fase tanggap darurat ini secara serius dan cepat. Pada saat yang sama, pemerintah mulai menyiapkan pemulihan agar infrastruktur yang terdampak dapat segera kembali berfungsi,” kata Pratikno.