Banjir Sumatra, Walhi: Butuh 5 Sampai 10 Tahun untuk Pemulihan

Mukri menyatakan, proyeksi 5-10 tahun pemulihan hanya bisa tercapai dengan satu syarat utama yaitu tidak ada lagi intervensi dan kerusakan baru selain upaya menanam dan merawat hutan. Artinya, aktivitas alih fungsi kawasan hutan untuk perkebunan, pertambangan, dan industri ekstraktif lainnya harus dihentikan.

"Jika kerusakan terus terjadi, upaya pemulihan akan sia-sia. Kami mendesak moratorium izin baru untuk industri ekstraktif," tegas Mukri.

Mengenai nasib masyarakat yang terdampak, Mukri menjelaskan, masyarakat dapat tetap tinggal di lokasi. Menurutnya, masyarakat dapat meninggalkan lokasi jika kerentanan bencana di lokasi tersebut sudah bersifat alamiah murni seperti kawasan rawan tsunami.

"Beda dengan tsunami yang murni bencana alam. Banjir ini adalah bencana ekologis akibat praktik eksploitasi yang didukung perizinan," jelas Mukri.

Menurut Mukri, akar penyebab banjir yang melanda Sumatra adalah praktik eksploitasi sumber daya alam oleh industri yang justru didukung oleh perizinan dari pemerintah sendiri.

"Ini akibat akumulasi alih fungsi lahan baik legal maupun ilegal yang mengganggu daya dukung lingkungan," kata Mukri.

Maka dari itu, Walhi mendesak Presiden Prabowo SUbianto untuk segera memerintahkan Satgas Penyelamatan Kawasan Hutan (PKH) yang telah terbentuk untuk turun ke lapangan. Satgas bersama Ditjen Penegakan Hukum Kemenhut dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus menyelidiki konsesi-konsesi yang diduga besar kontribusinya terhadap bencana.

Ia melanjutkan, semua temuan harus diumumkan ke publik, dan sanksi pencabutan izin sebagian atau seluruhnya, serta denda pemulihan lingkungan, harus diterapkan.