Bansos Dikorupsi, Kelompok Disabilitas: Banyak Sembako Kedaluwarsa

Selain itu, Tri Astuti menilai kualitas barang yang dibagikan rendah bahkan barang semestinya tidak layak dibagikan diberikan.

"Itu barang yang dibagi juga tidak terkenal (mereknya) bahkan masih saja dibagikan sarden yang dua tahun lalu sampai tidak boleh edar karena ada cacingnya," paparnya.

Selain itu, Tri Astuti mengatakan ada sejumlah barang yang mendekati masa kedaluwarsa. Selain itu, bantuan yang dijanjikan untuk teman-teman disabilitas berhenti pada Juli.

"Bantuan sampai Juli, seterusnya sampai Desember ini tidak ada baik melalui organisasi, saya harap ditindak tegas," ucapnya.

Sementara itu, Jaringan Organisasi Disabilitas Indonesia mengecam keras tindakan aparatur Pemerintah dan pihak swasta yang telah melakukan upaya korupsi dana bantuan sosial dalam situasi COVID-19 ini.

"Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pelaksanaan dan pengawasan, sekaligus akuntabilitas terhadap dana publik program Bantuan Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah," ujar perwakilan Jaringan Organisasi Disabilitas Indonesia Nuning Suryatiningsih.

Penyandang disabilitas yang selama ini banyak bersentuhan dengan Kementerian Sosial menyampaikan kekecewaan terdalam terhadap mereka yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, maupun yang tidak tertangkap dalam OTT tetapi diduga terlibat dalam praktik tindak pidana korupsi tersebut.

"Organisasi Penyandang Disabilitas mendesak agar Presiden segera mengambil langkah tegas, terutama dalam memastikan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana oleh Kementerian Sosial," terangnya.

Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara jadi tersangka, terkait kasus dugaan korupsi program bansos COVID-19. Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima suap sebesar Rp17 miliar.

"Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus) kepada JPB (Juliari) melalui AW (Adi), dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar," ucap Ketua KPK Firli Bahuri, dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube KPK, Minggu (6/12/2020).

Pemberian uang tersebut dikelola oleh Eko (EK) dan Shelvy selaku orang kepercayaan Juliari, untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Firli menjelaskan, kasus ini berawal dari adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020, dengan nilai Rp5,9 triliun. Kemudian, ada 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode.

Juliari Batubara menunjuk Matheus dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan proyek tersebut. Mereka menunjuk langsung para pihak yang menjadi rekanan.

"Dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS (Matheus). Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS (Matheus) dan AW (Adi) sebesar Rp10 ribu per paket sembako, dari nilai Rp300 ribu per paket bansos," jelas Firli.