Bansos Rp150 Ribu untuk 20,6 Juta Keluarga Diberikan Sampai Desember

06 Sep 2022, 17:54 WIB

Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta pencairan BST dipercepat. (dok. Kemensos)

Jakarta, IDN Times – Pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp150 ribu kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan itu akan dibayarkan empat kali. Total anggaran yang digelontorkan untuk program ini Rp12,4 triliun.

Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma mengatakan, bantuan tersebut merupakan top up atau tambahan bagi penerima manfaat selama empat bulan yakni September, Oktober, November sampai Desember 2022.

“Jadi kami memberikan bantuannya Rp150 ribu selama empat bulan. Namun, kita serahkan dua kali, jadi di bulan September terima dua kali atau Rp150 ribu kali dua atau Rp 300 ribu, ditambah yang rutin jika dia terima PKH atau BNPT. Sisanya yang dua itu akan kita berikan nanti di awal bulan Desember,” ujar Risma dalam pembahasan di Youtube FMB9ID_IKP, Selasa (6/9/2022).

1. Sudah ada 18 juta data KPM di PT Pos

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengecek pencairan bansos di Kantor Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Selasa (28/12/2021). (dok. Kemensos)

Risma menambahkan, saat ini sudah ada data 18.469.299 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di PT Pos atau 89,44 persen dari jumlah penerima. Kemudian PT Pos melakukan cleansing data sebanyak 330.701 KPM.

“Jadi misalnya policy-nya tuh kan Minggu, mungkin dalam satu hari itu bisa ada yang meninggal, atau pindah jadi ada laporan-laporan seperti itu dari daerah sehingga PT Pos yang meng-cleancing data,” katanya

2. PT Pos wajib laporkan status penerima bansos

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengecek pencairan bansos di Kantor Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Selasa (28/12/2021). (dok. Kemensos)

Risma mengatakan, pihaknya juga masih menyiapkan 1.850.000 KPM yang berada di daerah rawan atau sulit, misal di Papua dan Kalimantan. Risma masih menyiapkan jalur khusus agar bantuan sosial bisa tersalurkan. Risma mencontohkan di Papua harus menyewa helikopter ke beberapa tempat.

“Misalkan mereka belum mengambil juga maka kita akan kirim ke tempat, karena datang atau tidak ke suatu tempat baik ke PT Pos atau kelurahan atau kecamatan, maka PT Pos harus memberikan laporan foto dari penerima bantuan dan foto rumah. Jadi kami punya foto-foto rumah kondisi penerima terakhir seperti apa, data kami sudah dilengkapi itu,” ujarnya.

3. Pemerintah kucurkan bansos untuk tingkatkan daya beli

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengecek pencairan bansos di Kantor Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Selasa (28/12/2021). (dok. Kemensos)

Diketahui, pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli akibat tendensi berbagai macam kenaikan harga di tengah ancaman krisis global.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, bantuan tersebut merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.

"Bapak Presiden meminta supaya kami, saya dalam hal ini bersama Ibu Menteri Sosial dan Pak Gubernur BI yang juga menceritakan mengenai perkembangan dari inflasi global diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun," ucap Menkeu dalam keterangannya usai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 29 Agustus 2022.