Jakarta, IDN Times - Juru bicara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga tidak menggunakan jasa buzzer bayaran dalam kampanye Pilpres 2019 yang lalu.
“Pak Prabowo dan BPN gak punya buzzer berbayar,” kata Dahnil saat dihubungi IDN Times, Minggu (6/10).
Sejumlah nama yang aktif di media sosial untuk menggaungkan nama Prabowo-Sandiaga, seperti @CakKhum atau @R4jaPurwa, diistilahkan Dahnil sebagai relawan. Dahnil menegaskan bahwa BPN tidak memanfaatkan robot siber.
“Yang banyak adalah relawan dari berbagai kelompok termasuk di medsos. Bisa dilihat dari analisis-analisis peneliti medsos, gerakan 02 organik bukan bots, bukan buzzer tapi kelompok masyarakat,” tambahnya.
Baru-baru ini, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan bahwa apa yang dilakukan buzzer berpotensi merugikan negara. Sehingga, mantan Panglima TNI itu berharap agar para buzzer menertibkan diri dan tidak lagi membuat kegaduhan di media sosial.
Menurut Dahnil, pernyataan Moeldoko secara tidak langsung menunjukkan bahwa buzzer-buzzer selama ini "dirawat" oleh penguasa.
“Itu (pernyataan Moeldoko) bukti bahwa memang buzzer itu mereka organisir. Dan kami sayangkan memang, karena buzzer-buzzer itu yang menebar fitnah dan hoaks. Jadi terang sudah siapa produsen hoaks-hoaks,” papar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.
Hasil riset Universitas Oxford menunjukkan bahwa keresahan akibat buzzer adalah fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara, termasuk Indonesia.
IDN Times sempat mewawancarai seorang buzzer yang biasa dipanggil Ranger. Berdasarkan pengakuannya, tujuan buzzer adalah menjadikan isu-isu tertentu sebagai trending topic. Sehingga, isu tersebut menjadi bahan diskusi publik.
Bagi Dahnil, buzzer adalah sampah demokrasi yang merusak tatanan dan iklim demokrasi Indonesia. “Bagi kami buzzer berbayar yang menebar fitnah dan hoaks tersebut ya residu demokrasi, merusak demokrasi Indonesia, apalagi dimobilisir dan dilindungi oleh negera, dalam hal ini penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.”
Dia menutup, “sehingga para buzzer berbayar produsen hoaks tersebut bebas, tidak pernah tersentuh hukum, dan ini fakta terjadi, di tengah politik hukum kita.”