Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku pembahasan terkait amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bakal terus bergulir di Senayan.
Wakil Ketua DPR RI ini menyebut, PKB saat ini masih berkomunikasi dengan berbagai fraksi untuk membahas kelanjutan amandemen UUD 1945.
“Pasti kita terus berkomunikasi dengan partai-partai, itu pasti,” ucap Cak Imin di Senayan, Jakarta, Jumat (25/3/2022).
Amandemen UUD 1945 menuai banyak pro-kontra dari berbagai fraksi di DPR. Dua partai di luar koalisi pemerintah, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga mendukung penundaan amandemen UUD 45.
Wakil Ketua MPR RI Fraksi Demokrat, Syarif Hasan, sebelumnya berpendapat bahwa penetapan PPHN cukup dengan undang-undang dan tidak diperlukan amandemen konstitusi.
“Sejak awal Partai Demokrat juga ingin penetapan PPHN cukup dengan undang-undang, kami menolak amandemen konstitusi,” ujar dia.
“Kami berharap usulan amandemen ini segera dihentikan supaya kita lebih tenang,” tambah Wakil Ketua MPR Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid.
Kabar melakukan amademen UUD 45 sempat menghangat sejak awal tahun ini. Beberapa pihak yang menyetujui amandemen UUD 45 ingin menghidupkan kembali haluan negara melalui ketetapan MPR.
Beberapa pihak yang mendukung wacana ini di antaranya Ketua Komite III DPR Sylviana Muni, Partai Solidaritas Indonesia, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Namun wacana tersebut kian melemah usai PDIP menarik dukungan dari usulan amandemen 45. Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP, Ahmad Basarah, menilai amandemen UUD 1945 sebaiknya ditunda hingga suasana lebih kondusif, bukan pada saat ramainya muncul penundaan pemilu.
Menurutnya jika amandemen UUD 1945 tetap dilangsungkan di saat ini, dikhawatirkan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden.
“Melihat dinamika politik yang berkembang saat ini, maka sebaiknya rencana amandemen terbatas UUD 45 tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis (17/3/2022).
Wacana menghentikan perubahan konstitusi mulai menguat usai PDIP menarik diri dari usulan tersebut. Sebelumnya usulan untuk melakukan amademen UUD 45 disampaikan pertama kali oleh Politikus PKB Muhaimin Iskandar pada Februari lalu.
Usulan tersebut dikhawatirkan menjadi jalan untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. Hingga saat ini, belum ada titik terang terkait wacana amandemen UUD 45 di DPR.