Banyak Nama Disebut di Kasus E-KTP, Ini Pesan Fahri Hamzah pada Jokowi

23 Mar 2018, 07:03 WIB

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Jakarta, IDN Times - Banyak pihak diduga terlibat dalam kasus e-KTP atau KTP elektronik. Terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto dalam sidang menyebutkan sejumlah nama baru dalam kasus yang merugikan negera hingga triliunan itu.

Novanto menyebut nama baru yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Keduanya merupakan elite PDIP yang kini menduduki kursi penting di pemerintahan Jokowi-JK. Puan adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Pramono adalah Sekretaris Kabinet.

Namun, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berpendapat lain. Dia malah menyebutnya sebagai sensasi semata dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

1. Kasus e-KTP harus fokus pada kerugian negara

Menurut Fahri, dalam kasus E-KTP seharusnya KPK dan penegak hukum yang lain fokus pada kerugian negara, bukan fokus dalam menyebutkan nama-nama. Karena sejak awal yang dikatakan dampak dari dugaan korupsi E-KTP adalah kerugian negara.

“Jadi fokusnya itu ke kerugian negara. Kayak kasus E-KTP sekarang, ini kan rame-rame begini lagi, ini bukan soal kerugian negara. Itu soal menyebut nama-nama, dan itu gak bakalan selesai,” tutur Fahri di Gedung DPR RI, Kamis (22/3).

Karena itu, Fahri menilai, penyebutan nama-nama dalam kasus korupsi E-KTP hanyalah sensasi. “Jadi kalau soal nama-nama itu sensasi-sensasi kayak begini itu tidak ada manfaatnya buat bangsa kita. Itu merusak. Fokus kita itu harusnya kerugian negara,” kata dia.

2. Fahri berpesan pada Presiden Jokowi

Fahri menilai kasus e-KTP sekarang ini bukan lagi pemberantasan terhadap korupsi, melainkan beralih seperti festival nama. Karenanya, Jokowi harus membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menertibkan lembaga-lembaga seperti KPK dan lainnya. Jika tidak, Jokowi bisa saja menjadi korban selanjutnya.

“Ini omongan saya hari ini, pak Jokowi, Anda akan jadi korban dari ketidakpastian ini. Lihat saja nanti,” ucap dia.

Menurut Fahri, Indonesia harus punya alat sistem kewaspadaan, karena bisa saja baik dari luar maupun dalam negeri ini, ada pihak-pihak yang menganggu dan tidak mengingkan Indonesia memiliki masa depan.

3. Penyebutan nama tak ada manfaatnya

Fahri pun berpesan agar kasus korupsi e-KTP haruslah fokus pada kerugian negara. Jika hanya mempermasalahkan penyebutan nama-nama, hanya akan membuat kredibilitas kasus e-KTP menjadi tidak penting lagi.

“Sensasi ini diciptakan terus. Seolah-olah kredibilitas dari e-KTP itu menjadi tidak penting. Kredibilitas dari projek single identity number, jadi tidak penting,” ujar Fahri yang juga namanya turut disebut-sebut dalam kasus ini oleh mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

Penyebutan nama-nama tersebut dianggap Fahri tidak ada manfaatnya untuk rakyat Indonesia. “Manfaatnya paling cuma buat KPK. Buat gagah-gagahan kan? Wah ada nama baru, nih. Wah sekarang mulai berani nih nyebut nama pak Pram, mba Puan nih. Gitu-gitu doang dari dulu,” kata dia.

Sementara, PDIP membantah kedua elite partainya terlibat kasus e-KTP. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah tuduhan Novanto terhadap ketiga elite partainya.

"Apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit," kata dia, Rabu (21/3).

Hasto mengatakan Setya Novanto cenderung menyeret sebanyak mungkin nama dalam kasus EKTP demi menyandang status justice collaborator.

"Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan dakwaan," katanya.

Hasto mengatakan partainya meminta Menteri Dalam Negeri saat Itu, Gamawan Fauzi, memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP.

“Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan 'Katakan TIDAK pada korupsi'," kata Hasto.