Banyak Pasal di RKUHP yang Kontroversial, Ini Klarifikasi Menkum HAM

Ia memaparkan, beleid pertama Pasal 219 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini, dijelaskannya merupakan delik aduan yang dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden.

Penghinaan dalam konteks tersebut, seperti merendahkan martabat Presiden dan Wakil Presiden secara personal, seperti menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah.

"Bukan berarti kalau seorang Presiden bisa kita bebas caci maki harkat dan martabatnya, (kalau hanya) mengkritik kebijakannya tidak ada masalah. Ketentuan ini dimaksud untuk menyadarkan atau mengajukan kritik kepada pendapat yang (konteksnya mengenai) kebijakan pemerintah. (Hal itu) tidak ada masalah. (Lagipula) itu delik aduan dan harus dilaporkan langsung oleh Presiden sendiri," tutur Yasonna. 

Kemudian, pasal 278 tentang pembiaran unggas. Ia mengatakan, sebenarnya pasal ini sudah ada di KUHP bahkan pasal di RKUHP sanksinya lebih rendah daripada yang ada di KUHP saat ini.

Mengintip KUHP yang berlaku saat ini, aturan ini ada di pasal 548, dalam pasal tersebut dikatakan, barang siapa yang membiarkan unggas ternak berjalan
di kebun, di tanah yang sudah ditaburi, ditinggali atau ditanami, maka diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225.

"Jadi setiap orang yang membiarkan unggas atau ternaknya berjalan di kebun justru akan ancaman hukumannya menjadi kategori dua yang menjadi lebih ringan dari pada KUHP," tutur Yasonna.

Ia memberikan alasan, masih berlakunya pasal ini lantaran masih banyaknya desa di Indonesia.

"Kita ini masih banyak desa, masyarakat kita masih banyak yang agraris yang petani. Masyarakat yang membuatkan sawah. Ada yang usil, dia gak pidana badan, dia hanya denda dan itu ada di KUHP dan di KUHP itu lebih berat sanksinya, kita buat lebih rendah, jadi jangan dikatakan mengkriminalisasi," ucapnya.

Selanjutnya pasal 414, terkait alat kontrasepsi. Yasonna menjelaskan, ini juga sebenarnya sudah diatur di KUHP, namun menurutnya ancaman hukuman pidana yang ada RKUHP lebih rendah dari KUHP yang ada saat ini.

"Jadi supaya jelas, bukan lebih berat dari hukum pidana yang tadi. KUHP yang berlaku ini sekarang (lebih ringan)," tuturnya.

Sebelumnya, larangan mempertunjukan alat kontrasepsi diatur dalam KUHP pasal 534. Di mana disebutkan, barang siapa yang secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan (diensten) yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak Rp3.000

Lalu, dalam RKUHP, aturan ini dimuat dalam pasal 414 dan berbunyi "setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada anak maka dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I."

Yasonna, juga menjelaskan beberapa pasal lainnya yakni pasal 417 tentang perzinahan, Pasal 418 tentang kohabitasi, Pasal 432 tentang penggelandangan dan asal 470 tentag aborsi, serta asal 604 tentang tindak pidana korupsi.

"Pasal 603 justru ini dimaksudkan supaya membedakan lebih berat hukuman kepada pejabat negara daripada orang yang tidak pejabat negara, karena pasal 2 dan 3 tipikor mengancamkan hukuman lebih tinggi setiap orang lebih tinggi dan ancaman minimum khusus bagi penyelenggara negara. Lebih rendah dari penyelenggara negara. Di pasal 3 nya 1 tahun, kita bikin jadi 2 tahun," tutur dia.