Banyak yang Kena COVID-19, Sekjen Bantah Gedung DPR Telah Jadi Klaster

25 Jun 2021, 12:55 WIB

Ilustrasi Gedung DPR di Senayan, Jakarta Pusat (IDN Times/Kevin Handoko)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, membantah adanya klaster COVID-19 di gedung parlemen. Persepsi itu muncul di publik setelah banyak anggota DPR yang tertular virus corona.

Berdasarkan data yang dimiliki Indra, ada 105 orang di lingkungan DPR yang telah terpapar COVID-19. Sebanyak 19 orang di antaranya adalah anggota DPR.

"Tapi, pada umumnya seperti yang saya sampaikan klaster yang ada itu bukan di DPR atau Senayan. Tetapi justru di luar (gedung DPR)," ujar Indra kepada media pada Jumat (25/6/2021).

Ia mencontohkan, dari 32 petugas kebersihan, tak semuanya bekerja di lingkungan Senayan. Ada juga sebagian dari mereka bekerja di rumah-rumah dinas.

"Jadi, untuk mengklarifikasi kepada semua pihak, bukan di DPR episentrum atau klasternya," tutur dia lagi.

Itu sebabnya, hingga kini gedung DPR tidak ditutup sementara atau lockdown. DPR mengantisipasinya dengan melakukan sterilisasi di setiap ruangan dan usai digunakan untuk rapat, termasuk agenda pertemuan paripurna.

Ia pun menjelaskan dari 19 anggota DPR yang terpapar COVID-19, 10 di antaranya sudah di tahap proses penyembuhan. Bahkan, sejumlah anggota DPR yang sempat tertular COVID-19 sudah kembali bekerja di DPR.

"Sedangkan, dari 36 PNS, dua orang sudah sembuh. (Kemudian) 44 PPNPM (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) sebanyak 8 orang di antaranya sudah sembuh. Tenaga ahli yang sembuh mencapai 23 orang," katanya.

Bagaimana dengan aktivitas sehari-hari di parlemen di tengah lonjakan kasus COVID-19?

1. Banyak anggota DPR melaksanakan WFH

Sidang Paripurna ke-6 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Menurut Indra, kegiatan di DPR sudah tergolong minim. Banyak anggota DPR yang sudah memiliki bekerja dari rumah dan ada yang saat ini berada di daerah pemilihan.

Meski begitu, kegiatan rapat masih di gedung DPR masih ada yang tetap berjalan. Tetapi, protokol kesehatannya diperketat.

"Jadi, gak perlu takut. Kami tetap lakukan sterilisasi setiap ruangan. Sebelum rapat dan setelah digunakan untuk rapat, kami sterilisasi lagi. Termasuk bila digelar rapat paripurna," ujar Indra.

Ia mengatakan karena hari ini Jumat, maka tidak ada rapat yang digelar. Sejauh ini komisi yang belum menggelar rapat adalah Komisi VII dan VIII.

"Tapi, saya gak tahu apakah minggu depan setelah dievaluasi oleh pimpinan komisi, rapat kembali digelar atau tidak," katanya.

Ia menambahkan bisa saja rapat kembali digelar meskipun Badan Musyarawarah sudah memutuskan maksimal dihadiri 20 persen dari kapasitas. Sehingga, jumlah peserta rapat yang hadir secara fisik sangat minim.

"Kami akan evaluasi kembali setelah hari Senin depan ya," ujarnya.

2. Komisi di DPR tak boleh melakukan kunjungan ke dalam atau luar negeri selama dua minggu

Wakil Ketua DPR RI/Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III DPR RI (Dok. IDN Times/Istimewa)

Sementara, menurut Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, pihaknya sudah berdiskusi dengan pimpinan parlemen lainnya di Badan Musyarawarah. Hasilnya, terhitung sejak Senin (21/6/2021) hingga dua pekan mendatang akan diberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat di gedung DPR.

"Selama dua minggu ke depan, itu komisi-komisi di DPR tidak diperkenankan untuk mengadakan kunjungan-kunjungan, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Kedua, tingkat kehadiran di DPR akan dikurangi antara 20 persen hingga maksimal 25 persen saja. Itu untuk keseluruhan, baik anggota, tenaga ahli, serta staf pendukung yang lain," kata Dasco seperti dikutip dari akun media sosialnya pada 18 Juni 2021.

Ia mengatakan kebijakan tersebut akan dievaluasi dalam dua minggu ke depan. Bila ada penurunan penularan, maka pelonggaran bisa kembali diberlakukan.

Dasco juga menyebut akan membatasi tamu yang boleh datang ke DPR. Ia mengatakan tamu yang bisa ditemui secara fisik adalah tamu-tamu penting saja.

"Tamu-tamu itu juga harus melalui protokol kesehatan yang ketat," ujarnya lagi.

3. Formappi nilai banyaknya anggota DPR terpapar COVID-19 pertanda tak patuhi protokol kesehatan

Peneliti Formappi, Lucius Karus (IDN Times/Marisa Safitri)

Sementara, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai banyaknya anggota DPR yang terpapar COVID-19 di tengah lonjakan kasus menandakan mereka tak mematuhi protokol kesehatan. Sebagai bukti, di masa akhir pekan, beberapa anggota DPR tetap unggah di akun media sosialnya berkumpul tanpa protokol kesehatan. Bahkan, ada yang memilih gowes sepeda dengan bergerombol.

"Gaya hidup mereka sebagai anggota parlemen justru tetap dipertahankan, padahal saat ini harus mempraktikkan serba keterbatasan dengan mematuhi protokol kesehatan," kata Lucius ketika dihubungi oleh IDN Times pada 17 Juni 2021 lalu.

Namun, Lucius mengaku tak heran bila banyak anggota DPR yang masih abai terhadap protokol kesehatan sehingga bisa tertular penyakit dari virus corona. "Sulit untuk mengatakan politikus itu termasuk orang-orang yang disiplin," tutur dia.

Meski begitu, Lucius mengingatkan bagi para anggota DPR yang masuk status orang tanpa gejala (OTG), agar tetap bisa memberikan kontribusinya dan tak menghambat agenda di legislatif. Salah satunya pengesahan undang-undang. Sebab, tanpa terpapar COVID-19 pun kinerja anggota parlemen sudah buruk.