Bapilu PDIP: Relawan Puan atau Ganjar Tak Terkait Partai Kami

02 Nov 2021, 21:15 WIB

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah/Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto. (IDN Times/Sachril Agustin)

Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, menilai deklarasi yang dilakukan oleh relawan Ganjar Pranowo maupun Puan Maharani sama sekali tidak terkait dengan partai tempatnya bernaung. Ia mengklaim tidak kenal dengan pihak-pihak yang mendeklarasikan dukungan, baik bagi Ganjar maupun Puan untuk maju sebagai capres pada Pemilu 2024.

Padahal sebelumnya, individu yang telah mendeklarasikan Ganjar sebagai capres 2024 diketahui adalah Ketua DPC PDIP Purworejo dan Ketua Bapilu Albertus Sumbogo. Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu sempat melabeli relawan Ganjar dengan istilah celeng.

"Ada deklarasi ke Mbak Puan, juga Mas Ganjar, itu kan relawan. Orang-orang yang punya kedekatan, kami (PDIP) tidak tahu tentang itu," ujar Bambang Pacul yang dikutip dari kantor berita ANTARA, Selasa (2/11/2021).

Ia mengatakan, saat ini DPP PDIP sedang fokus menyiapkan seluruh kader dan jajaran partai untuk berada dalam satu barisan memenangi kontestasi Pemilu 2024. Maka, ia menambahkan, kemunculan para relawan tersebut beberapa waktu lalu berada di luar internal partainya.

"Sejauh ini saya baru menerima perintah menyiapkan seluruh jajaran dan pasukan untuk berada dalam satu barisan di dalam proses memenangkan elektoral (pemilu) 2024," tutur dia lagi.

Namun, muncul sikap yang dianggap oleh publik standar ganda. Sebab, ketika Sumbogo ikut dalam deklarasi Ganjar untuk maju sebagai capres pada 2024, ia justru dipanggil ke kantor DPP PDIP di Jakarta.

Mengapa DPP PDIP memiliki cara berbeda dalam merespons relawan kadernya itu? Apalagi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri belum menentukan secara resmi capres PDIP yang bakal diusung.

1. PDIP dinilai termasuk parpol yang tak demokratis karena harus manut kata ketua umum

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Dalam pandangan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin, PDIP merupakan salah satu contoh partai yang tidak demokratis. Semua keputusan terletak di tangan ketua umum yakni Megawati. Sementara, sudah menjadi rahasia umum bila Mega condong mendukung Puan untuk diusung sebagai capres dalam kontestasi politik 2024.

"Kalau di PDIP itu kan gimana (kata) Bu Mega. Maka, kalau terkait pencapresan, saya menilai Ganjar sebaiknya tak perlu keluar dari PDIP karena kalau keluar malah ia tak punya kekuatan secara politis," ujar Ujang ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon hari ini.

Ia menambahkan, saat ini Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan masa jabatannya baru berakhir pada 2013. Bila ia hengkang dari partai dengan lambang banteng moncong putih itu, maka secara otomatis PDIP akan menggantinya dengan orang lain.

"Justru ini malah akan merugikan Ganjar sendiri dan ia malah tak dapat panggung lagi. Sementara, terkait pembiayaan (kampanye) kan juga bakal bingung karena ia sudah tidak di pemerintahan," katanya menganalisa.

Ia memprediksi, meski dirundung oleh sesama koleganya di PDIP, Ganjar bakal tetap loyal sambil menunggu masa jabatannya habis. "PDIP memang akhir-akhir ini memancing (agar Ganjar keluar). Justru itu yang dinanti oleh PDIP," tutur dia lagi.

2. Ancaman sanksi dari DPP PDIP bagi kader yang deklarasi diduga untuk mematikan langkah Ganjar

Logo dan meme yang dibuat oleh kader DPC PDIP Purworejo Barisan Celeng Berjuang (www.twitter.com/@krmtroysuryo2)

Sementara, akibat ikut dalam deklarasi bersama relawan Ganjar, Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo Albertus Sumbogo, dipanggil oleh DPP PDIP ke Jakarta. Pemanggilan itu terjadi pada 15 Oktober 2021 lalu.

Kepada media, Sumbogo mengaku hanya diperingatkan oleh struktur partai karena ikut dalam aksi mendukung Ganjar. "Saya diingatkan saja karena saya kan bagian dari struktural partai. Jadi, seharusnya nurut aturan partai untuk tidak ikut-ikutan mendeklarasikan (Ganjar)," kata Sumbogo ketika dikonfirmasi.

Di sisi lain, ada pula relawan Puan yang menamakan diri Gema Puan. Mereka mendeklarasikan diri dan mengusung Puan maju dalam Pilpres 2024 di Semarang, Jawa Tengah. Bahkan, sosok Puan disamakan dengan Ratu Adil.

"Gema Puan ingin yakinkan Bu Mega agar jangan takut digertak dengan alasan elektabilitas," kata Ketua Umum Gema Puan, Ridwan, pada Minggu 31 Oktober 2021.

Puan juga mendahului keputusan ibunya. Namun, ia lolos dari peringatan.

"Itulah standar gandar yang dimiliki oleh partai. Ini termasuk poin di mana PDIP dikatakan tidak demokratis," kata Ujang.

Ia menduga, relawan Ganjar diancam dengan sanksi untuk mematikan langkah dan manuver Gubernur Jateng tersebut.

3. Bila Puan Maharani tak diusung di 2024, sulit dapatkan peluang serupa di lain kesempatan

Ketua DPR RI Puan Maharani (dok. Pribadi/Puan Maharani)

Tim Puan berupaya dengan berbagai cara untuk menaikkan elektabilitasnya. Namun, hasil sejumlah survei justru menunjukkan elektabilitas mantan Menko PMK itu tetap rendah.

Meski demikian, PDIP diperkirakan tetap bakal mengusung Puan pada Pemilu 2024 mendatang. Paling tidak untuk mengisi posisi calon wakil presiden.

"Karena bila Puan tidak diberikan jalur sekarang, maka kesempatan itu bakal hilang. Meskipun konsekuensinya (PDIP) belum tentu menang," ujarnya.

Apalagi tanpa keberadaan Mega, maka Puan tidak dapat berbuat apa-apa. Dominasi trah Sukarno pun diprediksi bakal hilang seandainya Mega tiada.

"Makanya, mencalonkan Puan adalah bentuk pertaruhan yang serius dan sungguh-sungguh bagi PDIP. Makanya mereka all out dalam mengampanyekan Puan," kata dia.

Mega memang memiliki anak lainnya yang juga dikenal di dunia politik yakni Prananda Prabowo. Tapi, Ujang menambahkan, selama ini yang disiapkan di depan layar dan berada di pucuk pemerintahan adalah Puan, bukan Prananda.