Bappenas: 75 Persen Anak Merasa Dilibatkan Rencana Aksi Daerah Layak

09 Des 2021, 22:43 WIB

Ilustrasi anak-anak (IDN Times/Besse Fadhilah)

Jakarta, IDN Times - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Wahana Visi Indonesia (WVI), meluncurkan laporan “Keterlibatan Pengurus Forum Anak dalam Proses Perencanaan Kebijakan di Indonesia,” Kamis (9/12/2021).

Peluncuran tersebut bertujuan untuk mendukung dinas dan lembaga terkait di setiap daerah, agar menjadikan anak sebagai agen perubahan dalam proses pembangunan daerah, guna mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA).

Survei ini melibatkan 151 responden dari 115 Forum Anak (FA) dengan metodologi kuantitatif secara daring dan kualitatif dengan FGD daring, serta survei pertanyaan terbuka pada sejumlah FA dan informan dari Bappeda, hingga perwakilan pemerintah desa.

1. Sebanyak 75 persen anak merasa dilibatkan pembuatan rencana aksi daerah layak anak

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Wahana Visi Indonesia (WVI), meluncurkan laporan “Keterlibatan Pengurus Forum Anak dalam Proses Perencanaan Kebijakan di Indonesia” pada Kamis (9/12/2021).

Data KemenPPPA menyebutkan saat ini sudah ada lebih dari 4.500 FA yang tersebar di berbagai tingkat daerah di Indonesia. Dari hasil kajian, sebanyak 75 persen responden menjawab FA dilibatkan dalam pembuatan Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan 80 persen responden mengatakan FA dilibatkan dalam implementasinya.

Namun, dukungan pendanaan terhadap Forum Anak belum merata. Sebanyak 17 persen FA kabupaten/kota/provinsi, 21 persen FA tingkat kecamatan, dan 15 persen FA tingkat desa tidak mendapatkan dana dari sumber mana pun. Ketiadaan anggaran tersebut menyebabkan aktivitas FA menjadi lumpuh atau vakum.