Bappenas: Banyak Kepala Daerah Ubah Data Kemiskinan Jelang Pilkada

01 Jul 2020, 21:05 WIB

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa (IDN Times/Kevin Handoko)

Jakarta, IDN Times - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap penyebab data kemiskinan Indonesia yang tidak akurat. Menurutnya, hal tersebut disebabkan kepala daerah kerap mengubah data kemiskinannya menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Lucunya kalau mau Pilkada, turun. Diturun-turunkan (data kemiskinan), justru terbalik. Jadi waktu mau Pilkada garis kemiskinan dinaikkan sehingga Bansos lebih banyak, saat terpilih berusaha menurunkan garis kemiskinannya, sebagai prestasi kepala daerah,” kata Suharso dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR yang disiarkan virtual oleh TVR Parlemen, Rabu (1/7/2020).

1. Ada perbedaan signifikan di data kemiskinan kabupaten dengan kota

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Suharso mengatakan, persoalan garis kemiskinan memang selalu terjadi karena selama ini angka kemiskinan diukur dengan garis kemiskinan nasional. Namun, setiap daerah punya garis kemiskinan sendiri.

“Contoh, kota Tasik Rp457.000 per bulan per kapita Kabupaten Tasik Rp311.848, Kota Padang Rp534.857, Kabupaten Bandung Rp345.177 tapi Kota Bandung Rp474.488 jadi kabupaten dan kota bedanya signifikan,” kata Suharso.

2. Garis kemiskinan nasional Rp440 ribu per orang per kapita

IDN Times/Ita Malau

Suharso menjelaskan, garis kemiskinan nasional sekarang Rp440.000 per orang per kapita, atau per rumah tangga sekitar Rp2 juta per bulan.

“Yang akan kita intervensi sangat dipengaruhi data daerah, daerah tidak melakukan updating, datannya terjadi sesuatu di sana, itu persoalan kita,” ujar dia.

3. Kementerian tak akan mampu menembus otonomi pemda

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa di Kementerian Perhubungan. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Selain permasalahan tersebut, persoalan lain muncul karena pemerintah daerah memiliki otonomi yang tak mungkin bisa ditembus dengan mudah oleh kementerian. “Yang bsia (nembus) satu-satunya Kemenkeu karena bisa lewat instrumen APBD,” ujar Suharso.