Bappenas: Integrasi Program Kemiskinan Strategi Atasi Kemiskinan

31 Jul 2018, 08:05 WIB

IDN Times/Indiana Malia

Jakarta, IDN Times - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan, salah satu strategi khusus dalam penanggulangan kemiskinan pada 2018 adalah dengan integrasi program kemiskinan, seperti pelaksanaan perlindungan sosial didasarkan pada pendekatan siklus hidup (life-cycle), penerima bantuan menerima manfaat lengkap karena bersifat single targeting framework untuk intervensi kemiskinan secara holistik, dan mendorong pengembangan pelayanan satu pintu dan implementasi bantuan sosial non-tunai.

“Studi empiris menunjukkan kalau kita mengintegrasi program-program kemiskinan, tingkat kemiskinan dapat turun sebanyak dua persen. Sekarang tingkat kemiskinan kita 10 persen, harusnya bisa jadi 8 persen. Harus ada upaya pengintegrasian supaya penurunan kemiskinan lebih cepat,” kata Bambang di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (30/7).

Menurut Bambang, strategi lainnya adalah dengan perluasan bantuan sosial non-tunai yang harus dipastikan berjalan tepat waktu, mengarahkan bantuan pangan non-tunai (BPNT) untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat, serta padat karya tunai (cash for work) untuk masyarakat kurang mampu.

1. Inflasi terjaga stabil

IDN Times/Indiana Malia

Bambang menyatakan, ada tiga faktor pendorong penurunan kemiskinan pada 2017, seperti inflasi terjaga stabil dalam rentang target 4,0 plus 1 persen. Dalam kurun waktu Maret-September, inflasi umum dapat dijaga pada tingkat 1,45 persen.

"Pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga pada saat hari raya lebaran, terutama pada komponen makanan," ungkapnya.

Kemudian, upah riil buruh tani sebesar 1,05 persen dalam enam bulan terakhir. Kemiskinan di perdesaan paling banyak dari buruh tani. Menurut Bambang, perbaikan upah riil buruh tani akan membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di perdesaan.

"Yang tak kalah penting adalah integrasi program-program penanggulangan kemiskinan, seperti perbaikan basis data untuk targeting dan penyaluran non tunai melalui satu kartu, penyaluran PKH yang terintegrasi dengan bantuan lain, reformasi subsidi pangan dan energi tepat sasaran dan optimalisasi penggunaan dana desa," kata dia.

2. Pengeluaran di perkotaan jauh lebih mahal daripada di desa

Ilustrasi struk tol (Pixabay/Alexas_Fotos)

Bambang menjelaskan, garis kemiskinan menunjukkan konsumsi komoditas pangan tertentu yang dinyatakan dengan kalori. Menurut dia, garis kemiskinan nasional lebih tinggi daripada garis kemiskinan di perdesaan, dan garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi daripada garis kemiskinan nasional.

"Karena pengeluaran di perkotaan lebih mahal dibandingkan rata-rata nasional dan apalagi dibandingkan dengan perdesaan. Kalau kita lihat perkembangan 2014-2017, garis kemiskinan naik karena ada inflasi," ujarnya.

Untuk itu, kata Bambang, sangat penting untuk menjaga inflasi. Jika inflasi tidak dijaga dan garis kemiskinan naiknya lebih tajam, akan semakin sulit untuk mengurangi kemiskinan.

3. Kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan

Badan Pusat Statistik

Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998 dan menyebabkan angka kemiskinan anjlok. Setelah 20 tahun reformasi 1998, angka kemiskinan turun hingga mencapai satu digit, tepat di angka 9,85 persen.

Bambang memaparkan, dilihat dari dinamika tingkat kemiskinan 2009-2017, kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari di perkotaan. Pada September 2017, kemiskinan di perdesaan sebesar 13,47 persen atau secara absolut 16,31 juta jiwa, sedangkan di perkotaan 7,26 persen atau secara absolut 10,27 juta jiwa. Pada periode 2010-2014, tingkat penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari di perkotaan.

Namun pada tahun 2014-2016, penurunan kemiskinan di perdesaan mengalami perlambatan, bahkan terjadi peningkatan angka kemiskinan pada periode 2014-2015.

"Kembali mengulang tren pada periode 2010-2014, pada periode 2016-2017 terjadi penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari perkotaan," paparnya.