Jakarta, IDN Times - Pengamat kebijakan publik Yayat Supriatna mengatakan bahwa wacana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pembatasan arus balik ke Jakarta harus dibarengi dengan jaminan supaya warga tidak keluar dari ibu kota.
“Sekarang pertanyaannya kalau orang diancam kalau keluar dari Jakarta dan kembali dilarang, pertanyaannya, bagaimana melindungi supaya mereka tidak ke luar dari Jakarta,” kata dia ketika dihubungi IDN Times, Rabu (13/5) sore.
Yayat menjelaskan ada dua faktor seseorang memilih ke luar wilayah Jakarta atau mudik saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung. Mulai dari faktor daya tarik dan daya dorong.
Warga Jakarta memiliki dua ancaman saat pandemik COVID-19 dan PSBB berlangsung, yakni ancaman kesehatan dan ekonomi.
“Jadi mereka itu terbelenggu tidak ada pilihan,” kata dia.
Pemerintah DKI Jakarta sebaiknya memiliki solusi agar masyarakat tidak mudik dengan memberikan bantuan.
Pemberiannya juga, menurut dia harus melihat siapa yang bisa mendapatkannya.
Karena warga Jakarta terdiri dari berbagai macam orang yang berasal dari luar daerah dan memiliki KTP Non-DKI, maka Anies perlu membantu mereka.
“Makanya di sini harusnya Pemprov DKI data siapa yang mau mudik dan tidak, jika mudik sekarang mungkin gak bisa dibantu (bansos), jika tidak mudik, tetap di Jakarta akan dibantu,” ujarnya.
Pelarangan tidak mudik jika tidak dibarengi dengan jaminan bantuan malah akan membuat masyarakat nekat akibat kebutuhan yang mendesak.
Sedangkan, kata Yayat masyarakat lebih memilih bergantung pada keluarga di kampung halaman karena di Jakarta tidak ada bantuan.
“Harusnya seperti ini dibantu, kalau ditakut-takuti orang lama-lama tidak takut, enggak apa-apa kata mereka, karena pilihannya, pilihan kehidupan,” ujarnya.