Bawaslu: 10 Hari  Kampanye, 237 daerah Langgar Protokol Kesehatan

Fritz menjelaskan, dari 256 kabupaten/kota yang menggelar pertemuan tatap muka tersebut, Bawaslu menemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota. Dari kasus ini, pihaknya telah memberikan 70 surat peringatan dan dua surat penundaan kampanye pilkada.

“Sepuluh hari pertama kampanye ini sudah 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang kami temukan dan pihak Bawaslu pun telah melayangkan 70 surat peringan, dan 2 surat penundaan kampanye,” ujar Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu itu.

Padahal, kata dia, sudah jelas ada larangan tertulis dalam PKPU Nomor 13 tahun 2020. Beberapa kegiatan kampanye yang dilarang dalam aturan itu berbunyi adalah rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Selain itu, selama sepuluh hari pertama kampanye ini, Bawaslu juga telah menerima 17 kasus dugaan pelanggaran di media sosial (medsos), delapan kasus dugaan politik uang, dan delapan kasus penyalahgunaan fasilitas pemerintah.

Fritz menilai para paslon tetap melakukan kampanye tatap muka karena kampanye secara daring tidak akan mendapatkan simpati pemilih. Meski demikian, hal itu tak bisa dijadikan alasan.

"Untuk menyampaikan visi, misi, dan program paslon bisa dengan cara lain yang telah ditetapkan atau diatur oleh penyelenggara, salah satunya kampanye dengan metode daring,” tuturnya.

Lebih jauh dia menegaskan, dalam hal ini Bawaslu terus mengimbau kepada paslon untuk dapat menghindari atau tidak melakukan kampanye dengan metode tatap muka yang dapat menghadirkan kerumunan massa.

“Bawaslu juga mengimbau kepada paslon untuk tetap kampanye dengan metode yang telah diatur. Saya yakin kampanye dengan metode daring juga dapat menyampaikan visi, misi, dan program secara penyeluruh,” kata Fritz.