Bawaslu Bisa Investigasi Dugaan Kecurangan Pemilu

Abhan menjelaskan, Bawaslu juga bisa memberi sanksi apabila terbukti ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemilu. Menurutnya, sanksi paling rendah adalah sanksi administrasi.

"Jadi misalnya ada laporan soal dugaan abuse of power, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya di dalam proses pemilu, bisa juga itu menjadi bagian dari pelanggaran administratif, maka Bawaslu tidak hanya mendasar pada bukti-bukti laporan dari pelapor, juga bisa melakukan investigasi apabila dipandang perlu untuk itu," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Abhan mengatakan, ada sejumlah prinsip penanganan pelanggaran pemilu. Pertama, harus berorientasi pada perlindungan hak politik, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.

Kedua, menjamin kepastian hukum, memberikan kemudahan bagi kandidat dan masyarakat dalam menyampaikan laporan, serta transparan.

"Proses penanganan pelanggaran yang cepat dan efektif, serta penanganan pelanggaran berbasis teknologi," ucap Abhan.

Abhan kemudian menyampaikan sejumlah potensi pelanggaran rekapitulasi pada pemilu.

Antara lain Sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu/saksi, penundaan jadwal rekapitulasi di tingkat PPK, kesalahan input data perolehan pada saat rekapitulasi, ketidaksesuaian data Sirekap dengan data C hasil TPS, pengawas TPS/saksi tidak menerima salinan model C hasil, serta tidak tersegelnya kotak suara ketika pergerakan dari masing-masing tingkatan.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.