Bawaslu Depok Buka Suara soal Dugaan Korupsi Dana Hibah

Bawaslu Kota Depok menegaskan isu adanya dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2020 berada di koordinator sekretariat yang ditugaskan di Bawaslu Kota Depok. Koordinator Sekretariat dengan Bawaslu Kota Depok memiliki pekerjaan berbeda.

"Mereka dengan kami bekerja dengan tupoksi yang berbeda pada Pilkada 2020," ucap dia.

Luli menuturkan, Bawaslu Kota Depok memiliki tugas mengawasi jalannya Pilkada Kota Depok. Apabila ditemukan pelanggaran akan dilakukan tindakan melalui Bawaslu dan hal itu telah dilaksanakan.

"Kalau Koordinator Sekretariat bertugas tentang administrasi dan pengawalan untuk keuangan sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)," tuturnya.

Luli mengungkapkan, Koordinator Sekretariat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Depok. Koordinator tersebut telah dinonaktifkan sejak Juni 2020 dan sudah diganti. Namun, Luli tidak menjelaskan nama Koordinator Sekretariat yang ditugaskan di Bawaslu Kota Depok.

"Untuk bendaharanya terlebih dahulu telah mengundurkan diri pada Januari 2020," ungkapnya.

Luli menjelaskan, pada masa Pilkada 2020 Kota Depok sedang mengalami pandemik COVID-19. Bahkan, Koordinator Sekretariat terkena virus corona, sehingga antara Luli dengan Koordinator Sekretariat jarang bertemu langsung selama penyelenggaraan Pilkada Kota Depok.

"Saya jarang bertemu dengan beliau, apalagi saat itu kan pandemik COVID-19, jadi jarang ketemu," ujarnya.

Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Kota Depok, Andi Rio Rahmatu, membenarkan adanya dugaan penyelewengan dana hibah Bawaslu Kota Depok. Dana hibah tersebut diperuntukkan penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

"Ya, benar kami telah resmi melakukan penanganan terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana hibah Bawaslu Kota Depok sebesar Rp1,1 miliar," ujar Andi kepada IDN Times, Senin (5/9/2022).

Diketahui, Bawaslu Kota Depok pada 2020 mendapatkan dana hibah APBD Kota Depok sebesar Rp15 miliar. Namun, uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan hiburan malam yang dilakukan oknum Koordinator Sekretariat Kota Depok.

"Telah dilakukan pulbaket karena sebelumnya didapatkan informasi uang hibah diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, serta untuk kegiatan hiburan malam," kata Andi.

Oknum tersebut, mencairkan anggaran dengan melawan prosedur keuangan dan oknum bendahara, diduga dilakukan penarikan tunai senilai miliaran rupiah yang tidak sesuai petunjuk teknis. Dana yang ditransfer oknum tersebut Rp1,1 miliar tanpa sepengetahuan jajaran pimpinan Bawaslu Kota Depok.

"Informasi lebih lengkapnya, bersabar dulu, nanti kalau ada perkembangan baru akan kami sampaikan," ucap Andi.