Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap hasil penyelidikan terkait kabar salah satu komisioner Bawaslu Papua Tengah berinisial GT didufa terafiliasi kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, berdasarkan surat dari Mabes Polri, GT tidak terbukti terlibat dalam KKB maupun Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Sudah ada surat dari Mabes Polri, intinya (GT) tidak terlibat. Intinya itu," kata Bagja dalam keterangannya, Rabu (13/9/2023).
Bagja memastikan, data yang disampaikan Mabes Polri itu akurat. GT juga tidak memiliki catatan melakukan tindakan kriminal.
"Ada datanya disampaikan (Mabes Polri), tidak ada catatan kriminal," tegas dia.
Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI, Puadi memastikan mengusut laporan tentang Komisioner Bawaslu Papua Tengah berinisial GT yang diduga terafiliasi KKB.
Dia menegaskan, rekrutmen jajaran Bawaslu di daerah sudah melalui verifikasi yang disaring tim khusus.
"Ini kan ada timnya tim khusus di SDM terkait rekrutmen ini. Jadi mungkin diidentifikasi gitu lah ada, karena kan terus terang saja Bawaslu ini kan melantik 1.914 (Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia), itu ini kan prosesnya hampir tiga ribuan," kata Puadi saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, Senin (28/8/2023).
Puadi mengatakan, saat ini masih mengidentifikasi seluruh jajaran Bawaslu Daerah. Dia menyebut akan memproses berbagai laporan, termasuk soal Anggota Bawaslu Daerah yang diduga terafiliasi dengan OPM.
Bawaslu memastikan akan menyampaikan hasil penelusuran dalam waktu dekat.
"Proses pemetaan itulah yang kemudian nanti kita akan bisa melihat ya tim-tim khusus untuk di SDM ini yang menangani identifikasi ini berapa sih tiap-tiap provinsi yang kemudian adanya potensi tersebut. Ini masih proses, nanti kita akan sampaikanlah ya sekira mungkin dalam waktu dekat," ucap dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta meminta Bawaslu mendalami secara komprehensif dugaan komisioner Bawaslu Papua Tengah GT yang terafiliasi OPM.
Dia mengatakan, proses seleksi calon anggota Bawaslu dilakukan dengan berbagai tahapan yang cukup panjang. Seharusnya, kata dia, tidak ada persoalan terhadap sosok yang terpilih sebagai komisioner Bawaslu di daerah.
“Sekarang yang semestinya dilakukan Bawaslu tidak hanya melakukan klarifikasi. Namun mendalami pelapor sehingga mendapatkan data dan informasi secara komprehensif, ini satu kesatuan,” kata Kaka Suminta dalam keterangannya.
"Hanya mungkin untuk data itu (separatis) tentu saja ini akan sangat terkait dengan data intelijen dan keamanan di sana, ya," lanjut dia.