Bawaslu Tekankan 3 Poin untuk Debat Calon Bupati Bogor Hari Ini
Intinya sih...
- Bawaslu Kabupaten Bogor menekankan 3 poin penting untuk debat perdana Cabup Bogor
- Paslon dilarang ejek lawan, KPU harus adil dalam waktu menjawab, dan perhatian khusus pada pendukung
- Koordinasi dengan kepolisian terkait jumlah pendukung yang hadir dan perhatian khusus untuk pendukung disabilitas
Bogor, IDN Times - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor, Jawa Barat menekankan 3 poin untuk penyelenggaraan debat perdana pasangan calon bupati (Cabup) Bogor, Sabtu (26/10/2024).
Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Ridwan Arifin mengatakan pada prinsipnya ada tiga hal yang dititipkan Bawaslu kepada pasangan calon maupun KPU Kabupaten Bogor, yakni materi debat, pembagian waktu menjawab paslon dan keamanan dan kenyamanan pendukung paslon.
“Kita ada 3 poin yang titip ke paslon dan KPU, materi jangan ada ejekan, kesempatan waktu menjawab sama untuk semua paslon dan untuk KPU juga diharapkan memperhatikan pendukung nanti,” kata Ridwan kepada IDN Times, Jumat (25/10/2024) malam.
1. Muatan materi paslon jangan mengejek
Ridwan menuturkan hal yang harus diperhatikan pasangan Cabup Bogor adalah jangan sampai membawakan materi debat yang mengejek lawan dekatnya.
Menurut Ridwan, ejekan akan membuat jalan debat menjadi tidak subtantif dan membuat panas suasana dan akan menimbulkan Pilkada yang kurang damai.
“Penekanannya, satu materi paslon. Jangan sampai ada ejekan, fokus pada visi-misi untuk mengedukasi dan mengenalkan masyarakat pada gagasan-gagasan masing-masing. Kan suka riskan tuh ejekan,” katanya.
2. KPU memberi waktu menjawab yang seimbang
Selanjutnya, kata Ridwan, KPU Kabupaten Bogor harus menunjukkan tidak berat sebelah kepada salah satu paslon dengan memberi yang seimbang untuk menjawab atau menanggapi materi debat.
Begitupula dengan 5 panelis yang akan diberi amanah untuk merumuskan dan bertanya kepada dua paslon Cabub Bogor.
“Enggak boleh tuh, kalau ada berat sebelah. Harus seimbang. Kami harap KPU Kabupaten Bogor bisa dan mampu. Kami juga sudah sampaikan,” ujarnya.
3. Antisipasi gejolak pendukung
Ridwan juga menekankan kepada KPU agar berkoordinasi dengan kepolisian terkait kemungkinan jumlah pendukung yang hadir lebih banyak dari ketentuan.
Begitupula, perlu ada perhatian khusus untuk pendukung disabilitas yang mungkin hadir ke lokasi.
“Pendukung yang akan hadir perlu perhatian. Apalagi yang disabilitas, mereka perlu diperhatikan. Ada juga misalnya kalau pendukung lebih dari ketentuan, harus ada antisipasi pengamanan, katanya.