Bawaslu Terima 2.937 Laporan Pelanggaran Pilkada, Dominan Politik Uang
Jakarta, IDN Times - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaporkan tingginya angka pelanggaran di Pilkada 2024 yang mencapai 2.937 laporan dengan dominasi laporan politik uang dan ketidaknetralan ASN.
"Jadi sebetulnya laporan yang masuk beragam. Tidak hanya soal dugaan ketidaknetralan aparat, ketidaknetralan ASN, tapi juga termasuk politik uang," ujar Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam media gathering di Kepulauan Riau, Selasa (3/12/2024) malam.
1. Sebanyak 757 kasus terbukti sebagai pelanggaran
Lolly mengatakan dari ribuan laporan angka pelanggaran Pilkada tersebut, ada 757 kasus yang terbukti sebagai pelanggaran.
“Dari ribuan laporan yang kami terima, sebagian besar telah diregistrasi dan diproses. Ada 757 kasus yang terbukti sebagai pelanggaran, sementara 851 laporan dinyatakan bukan pelanggaran,” ungkap Lolly.