Bebaskan Nazaruddin Lebih Awal, ICW Desak Jokowi Evaluasi Yasonna

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan pemberian remisi atau masa pemotongan tahanan selama empat tahun lebih sudah sesuai ketentuan. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM, Abdul Aris mengatakan ada beragam remisi yang diterima oleh Nazaruddin sejak ia dipidana tahun 2013 lalu. Mantan bendahara umum Partai Demokrat itu pernah menerima remisi khusus di hari raya Idulfitri, remisi umum 17 Agustus, remisi dasawarsa tahun 2015, hingga remisi tambahan donor darah. 

Selain itu, ia mengatakan Nazaruddin keluar dari lapas khusus bagi terpidana kasus korupsi di Sukamiskin dengan status pelaku bekerja sama atau justice collaborator. Abdul menjelaskan, tanpa JC, mustahil Nazaruddin bisa memperoleh masa pemotongan tahanan. 

"Jadi, semua sudah sesuai ketentuan. Yang bersangkutan mendapat remisi sejak tahun 2013," ungkap Abdul di Bandung dan dikutip dari kantor berita Antara pada Rabu (17/6). 

Namun, uniknya KPK justru membantah pernah memberikan status JC bagi Nazaruddin. 

Peneliti ICW, Kurnia Ramadana menilai salah satu syarat bagi Kemenkum HAM untuk memberikan remisi kepada Nazaruddin yakni ia harus bersedia bekerja sama dulu dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang ia lakukan. Dengan begitu, maka Nazaruddin harus memperoleh status JC lebih dulu. 

Kemenkum HAM pun mengaku memiliki surat yang dikeluarkan oleh komisi antirasuah dengan nomor R-2250/55/06/2014 tertanggal (9/6) 2014 atas nama Muhammad Nazaruddin. Lalu, ada pula surat lainnya atas nama yang sama dengan nomor R.2567/55/06/2017 tanggal 21 Juni 2017. Perihal di dalam dua surat itu yakni Nazaruddin bersedia bekerja sama dengan penegak hukum. Dua surat itu, diklaim oleh Kemenkum HAM sebagai bukti bahwa komisi antirasuah telah memberikan JC. 

Tetapi, plt juru bicara KPK, Ali Fikri membantahnya. Ia mengakui institusi tempatnya bekerja memang mengeluarkan kedua surat tersebut atas nama Nazaruddin. Namun, bukan berisi pemberian status JC, melainkan surat keterangan bersedia bekerja sama. 

"Benar, kami telah menerbitkan dua surat keterangan bekerja sama yang bersangkutan pada 2014 dan 2017, karena telah bekerja sama pada pengungkapan perkara. Perlu diingat, saat itu perkara MNZ telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht," tutur Ali melalui keterangan tertulis pada Rabu malam kemarin. 

Di dalam keterangan tertulisnya, Kurnia turut meminta kepada Menkum HAM Yasonna Laoly, agar fasilitas cuti menjelang bebas bagi Nazaruddin dianulir. Dengan tetap membiarkan Nazaruddin bebas lebih awal, artinya, Kemenkum HAM juga telah mengabaikan kerja keras penegak hukum untuk membongkar praktik korupsi. 

"Apalagi kasus korupsi Wisma Atlet yang menjerat Nazaruddin ini memiliki dampak kerugian negara yang besar, yakni mencapai Rp 54,7 miliar. Tak hanya itu, Nazaruddin juga dikenakan pasal suap karena terbukti menerima dana sebesar Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah. Bahkan aset yang dimilikinya sebesar Rp500 miliar pun turut dirampas karena diduga diperoleh dari praktik korupsi," ungkap Kurnia. 

Selain itu, selama ditahan pun, Nazaruddin terbukti berulah dengan memasukan benda-benda terlarang di dalam selnya di Lapas Sukamiskin. Selnya terlihat lebih bagus dibandingkan sel napi untuk kasus tindak pidana umum lainnya.