Beda Keterbukaan Informasi Era Ahok Vs Anies Versi Populi Center

Populi Center menanyakan kebijakan keterbukaan informasi publik di pemerintahan Ahok dan Anies. Pertanyaanya adalah mana yang lebih tepat, antara era Ahok yang mengunggah video rapat agar masyarakat dapat melihat proses pengambilan keputusan dibandingkan dengan era Anies yang tidak lagi mengunggah video rapat di YouTube guna menghindari perdebatan publik dan memicu perpecahan.

Hasi dari treatmet group (menunjukkan nama gubernur) sebanyak 43 persen responden merasa kebijakan Ahok lebih tepat dan sebanyak 40,7 persen merasa Anies yang tepat.

Lalu, ketika pertanyaan diubah ke control group (menyembunyikan nama gubernur), kebijakan Ahok masih berada diposisi pertama yakni 47 persen dan Anies 38,3 persen.

Nona menjelasan, artinya dari segi akuntabilitas, kinerja Anies dinilai lebih lemah dibanding Ahok.

Hasil survei selanjutnya adalah perihal penilaian pelaksanaan keterbukaan pemerintahan  Ahok dan Anies. Pada pertanyaan ini, Populi Center menggunakan skala 1-10 mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

Jawaban tentang keterbukaan pemerintahan Ahok dengan treatmet  group  menunjukkan bahwa 70 persen setuju dan ketika diubah menggunakan control group presentasenya hanya turun 1 persen yakni 69 persen.

Sedangkan hasil dari keterbukaan era Gubernur Anies hasilnya adalah 68 persen dengan treatment group dan 59,7 persen dengan control group.

“Nah lihat perbedaannya jauh ya, 69 ke 59 sembilan, sedangkan yang Ahok tadi stabil 70 ke 69 begitu,” katanya.

Populi Center juga meminta penilaian publik mengenai kinerja 23 janji kerja Anies Baswedan. Salah satu janji Anies adalah transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, hasilnya, tingkat kepuasan responden berada di angka 43,8 persen dan berada di urutan 18 kepuasan masyarakat pada 23 janji kerja.

 “Jadi dari data tersebut masyarakat menilai bahwa memang era gubernur Ahok, itu informasi keterbukaan infomasi untuk publik itu lebih baik dibanding di era gubernur Anis,” kata Nona.

Survei ini dilakukan sebelum kisruh RAPBD lem aibon yakni pada 09 September–18 September 2019.

“Saya bisa simpulkan bahwa sebetulnya masyarakat Jakarta tidak heran dengan adanya kasus ini, kasus kisruh RAPBD DKI,” ucap Nona.

Menurutnya, sebelum kasus ini bergulir, masyarakat Jakarta sudah menilai bahwa era Anies lebih tertutup soal informasi dibanding era Ahok.

Kemudian Nona menjelaskan bahwa hal tersebut menjembatani pembicaraan soal transparansi yang merupakan bentuk dari ikhtiar pemberantasan korupsi, tapi tertutupnya informasi adalah sikap yang tidak transparan.

Populi Center menyebar survei ini ke 600 responden, yang dibagi dalam dua kategori yakni 300 responden treatment group dan 300 responden control group yang dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling). 

Survei dilakukan mulai dari 9 September -18 September 2019 dengan margin of error +/- 4 persen. Responden survei ini berasal dari 6 kabupaten dan kota administratif DKI Jakarta.