Beda Nasib Jaksa yang Ditangkap KPK dengan Diproses Kejagung Usai OTT

Nasib Agus sungguh ironis. Semula, ia tak ikut diciduk oleh penyidik KPK ketika digelar operasi senyap pada Jumat (28/6) lalu. Namun, Agus ikut diminta oleh penyidik KPK untuk dimintai keterangan di gedung Merah Putih. 

Ia datang didampingi Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung, Jan Samuel Maringka ke gedung Merah Putih KPK pada Sabtu dini hari. Begitu keluar dari ruang penyidik pada Sabtu sekitar pukul 23:30 WIB, Agus mengenakan rompi oranye dengan kedua tangan terborgol. 

Ia resmi menyandang status tersangka karena diduga ikut menerima suap dari pihak yang berperkara. Suap yang diterima diduga mencapai nilai Rp200 juta. 

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni AVS (Alvin Suherman), SPE (Sendy Perico), dan AGW (Agus Winoto)," ujar Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif ketika memberikan keterangan pers pada Sabtu (29/6) lalu. 

Lantaran diduga menerima suap, maka penyidik mengenakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam UU itu tertulis haram bagi penyelenggara negara untuk menerima hadiah atau janji untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Apabila melanggar, maka ancaman pidana penjara yang menghantui berkisar 4-20 tahun. Ada pula denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar. 

Nasib dua jaksa yang sempat kena ciduk KPK lebih beruntung. Kendati sempat dibawa ke gedung lembaga antirasuah, namun pada akhirnya penanganan perkara Jaksa Yadi dan Yuniar diambil alih oleh Kejaksaan Agung. 

Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung, Jan Samuel Maringka bahkan menyebut masih harus dilakukan pendalaman terhadap dua jaksa itu. Kejagung baru akan memulai penyelidikan terhadap kedua jaksa tersebebut. 

"Karena ini prosesnya dilakukan di hari libur, maka akan kami terbitkan surat perintah penyelidikannya di hari kerja," ujar Jan ketika ikut mendampingi pimpinan KPK memberikan keterangan pers pada Sabtu lalu. 

Untuk proses pengusutan kasus akan berjalan paralel dengan penanganan etik yang diduga telah dilanggar. 

"Untuk (pelanggaran) pidananya bisa berjalan ditangani secara paralel oleh pidana khusus, sedangkan untuk (pelanggaran) etik akan ditangani oleh jaksa bidang pengawasan," kata dia lagi. 

Maka status Jaksa Yadi dan Yuniar hingga saat ini masih sebagai saksi belum ditingkatkan menjadi tersangka. 

Lebih lanjut Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif menjelaskan tidak semua orang yang kena ciduk penyidik dari proses operasi senyap sudah pasti menjadi tersangka. 

"Kalau materi (pembuktiannya) cukup, kami yakin status (hukumnya naik menjadi tersangka). Tapi, kalian tahu sendiri kalau satu bukti saja tidak cukup," kata Syarif. 

Sehingga, ia meminta publik agar tidak berburuk sangka dulu ke Kejaksaan Agung bahwa kasus tersebut segera dihentikan pengusutannya alias SP3. KPK pun, kata Syarif tetap akan memonitor perkembangan kasusnya dengan menempatkan personel dari koordinasi dan supervisi. 

Ia turut menjelaskan, sebenarnya sebelum diserahkan ke Kejaksaan Agung bisa saja mereka ditetapkan lebih dulu status hukumnya oleh KPK. Tapi, toh mereka tak melakukan itu. Syarif beralasan informasi yang dibutuhkan belum pasti lantaran masih ada satu orang lainnya yakni Sendy Perico yang keberadannya masih belum diketahui. 

Sementara, juru bicara KPK, Febri Diansyah membantah dengan tegas penyidikan perkara tersebut telah dilimpahkan oleh lembaga antirasuah ke Kejaksaan Agung. 

"Perlu kami sampaikan bahwa perkara ini ditangani KPK sejak proses penyelidikan hingga penyidikan saat ini. Jadi, tidak benar kalau disebut KPK menyerahkan atau melimpahkan penyidikan ke Kejaksaan," kata Febri melalui keterangan tertulis pada Senin (1/7). 

Dari hasil gelar perkara awal, disimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan 3 orang, yakni satu orang dari unsur jaksa, satu orang pengacara dan satu orang swasta. 

"Penyidikan terhadap 3 orang tersebut ditangani oleh KPK dan sedang berjalan saat ini," kata mantan aktivis antikorupsi itu. 

Ia mengingatkan dalam proses OTT, tidak berarti semua yang dibawa harus jadi tersangka. Dalam kondisi tertentu, Febri mengatakan, ada pihak-pihak yang masih dibutuhkan sebatas permitaan keterangan atau klarifikasi awal.