Beda Pendapat Faldo Maldini dan Fadli Zon soal Rektorat Panggil BEM UI

30 Jun 2021, 19:11 WIB

BEM Universitas Indonesia memposting infografis terkait Presiden Jokowi yang dijuluki sebagai 'The King of Lip Service' di laman twitter. (twitter.com/BEMUI_official)

Jakarta, IDN Times - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Faldo Maldini, mengatakan wajar bila pihak rektorat memanggil sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) usai meme Jokowi viral di media sosial. Meski dipanggil, menurutnya bukan berarti rektorat ingin membungkam kebebasan berekspresi mahasiswa.

Sebab, ia hingga kini belum mendengar ada konsekuensi dari rektorat usai BEM UI menolak menghapus meme Jokowi The King of Lip Service.

"Ini betul-betul biasa saja (pemanggilan rektorat). Bila itu tidak diturunkan juga tidak apa-apa. Kalau ada, BEM UI boleh ngikutin. Kalau enggak pun juga gak apa-apa," ujar Faldo ketika berbicara di program Catatan Demokrasi yang tayang di stasiun tvOne pada Selasa (29/6/2021) malam.

Menurut Faldo, yang dilakukan BEM UI merupakan bagian dari aksi politik. Artinya, menjadi wajar bila tak semua orang mendukung pernyataan BEM di kampus yang berlokasi di Depok itu.

Namun, mantan Ketua BEM UI itu tak sepakat bila berpolitik lalu dijatuhi sanksi. Bila itu yang terjadi, maka negara ini tidak saja otoriter melainkan kembali ke zaman kolonial.

Sikap Faldo ini sempat dikritik oleh warganet di media sosial. Mereka menyayangkan pernyataan Faldo di stasiun televisi yang dinilai membela kepentingan rektorat.

Apakah setelah berada di partai pengusung pemerintah, Faldo tak lagi garang melontarkan kritikan?

1. Fadli Zon nilai dunia pendidikan tak lagi independen sejak rektor dipilih presiden

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon (www.instagram.com/@fadlizon)

Sementara, dalam sudut pandang Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon, yang terjadi dalam pemanggilan BEM UI oleh rektorat tidak lepas dari lingkungan akademis yang tidak lagi independen. Hal tersebut sejak rektor dipilih oleh presiden atau ada campur tangan Menteri Pendidikan, Riset dan Kebudayaan.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.

"Pemilihannya tidak lagi murni oleh senat guru besar. Maka jelas kebebasan akademik terancam karena ada campur tangan kekuasaan," ujar Fadli di program yang sama.

Hal itu menurutnya mengakibatkan adanya konflik kepentingan. Sementara, selama ini mahasiswa menjadi agen perubahan.

Di sisi lain, ia tak menepis yang dilakukan oleh BEM bagian dari aksi politik. Tetapi, itu merupakan hak warga negara yang telah dewasa.

"Lagipula yang dibela adalah kebenaran, kejujuran dan keadilan," tutur dia lagi.

2. Fadli Zon menilai meme The King of Lip Service yang diunggah BEM UI masih sopan

Meme Jokowi The King of Lip Service yang diunggah di akun media sosial BEM UI (www.twitter.com/@BEMUI_Official)

Ia juga menilai meme Jokowi The King of Lip Service masih tergolong sopan. Menurutnya yang dilakukan Majalah Tempo jauh lebih kasar. Ketika itu, Majalah Tempo membuat karikatur Jokowi dengan hidung panjang menyerupai Pinokio. Hal itu seolah-olah ingin menyampaikan Jokowi memiliki hidung panjang karena kerap berbohong.

Di sisi lain, ia justru heran dengan respons dari pihak kampus yang berlebihan menanggapi meme yang viral di media sosial tersebut.

"Biasanya di masa lalu yang menjawab kritik adalah pemerintah, bukan civitas akademikanya. Biasanya civitas akademika melindungi mahasiswanya," ujar Fadli.

Ia mengisahkan ketika UI dipimpin rektor Mahar Marjono membela mahasiswanya dalam peristiwa Malari. Namun kini yang terjadi malah sebaliknya.

Ia juga menilai pemanggilan yang dilakukan oleh rektorat tak lama setelah jubir presiden berkomentar jadi tanda ada pihak yang merasa terganggu dengan kritik itu. "Berarti, yang terganggu itu dalam hal ini presiden lalu dalam hal ini direspons oleh civitas akademiknya," kata dia.

3. Faldo menilai program Jokowi masih di jalan yang benar

Instagram/@faldomaldini

Sementara, ketika ditanyakan oleh warganet apakah Faldo masih memiliki nyali untuk mengkritik pemerintah usai jadi bagian di dalamnya, ia tegas mengatakan tetap memberi masukan. Ia mengklaim program-program presiden yang dikritik oleh BEM masih berjalan.

"Saya sekarang menjadi bagian di dalam presiden, ketika BEM UI you gak achieve, saya di dalam, I know masih on the progress," kata Faldo berargumen.

Bahkan, ia mengklaim pemerintahan Jokowi kini tengah memperkuat upaya pemberantasan korupsi meski undang-undangnya sudah direvisi. Meski nyatanya, ada sebanyak 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam dipecat pada November mendatang lantaran tidak lulus menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Di antara mereka padahal memegang kasus korupsi kelas kakap.

"Sedangkan UU ITE, sekarang sedang direvisi. Ada materai sehingga penjara kita gak lagi penuh. Saya boleh reject dong argumen BEM. Kalau BEM ngajak masuk jurang dan kita ikuti ya gak boleh gitu juga dong," ujar Faldo.