Beda Pendapat KCIC-DPR soal Konsesi KA Cepat 80 Tahun

Masa konsesi dapat diartikan sebagai kontrak panjang yang diberikan pemerintah kepada pihak swasta sebagai kompensasi atau imbalan atas pendanaan, pengembangan, dan pembangunan yang dilakukan untuk fasilitas publik.

KCIC sebelumnya mengusulkan masa konsesi ini 50 tahun. Artinya KA Cepat Jakarta-Bandung akan dikelola oleh pihak swasta selama 50 tahun sebelum dikelola oleh pemerintah sepenuhnya. Namun dengan usulan perpanjangan masa konsesi, maka proyek ini diperkirakan akan menggunakan ‘jasa’ pihak swasta lebih lama.

“KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan agar dilakukan penyesuaian terdapat masa konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, di mana terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek sehingga diperlukan penyesuaian menjadi 80 tahun," kata Risal.

Dia menjelaskan ada tiga alasan permintaan perubahan masa konsesi menjadi lebih panjang. Pertama, untuk meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB untuk memenuhi pendanaan, dan menjaga kesinambungan proyek KA Cepat Jakarta-Bandung agar maksimal.

Alasan ketiga yakni untuk memperkuat hubungan bilateral antara China dan Indonesia.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem Soehartono meminta masa konsesi kereta cepat tidak diperpanjang. Ia menilai 50 tahun saja sudah cukup lama dan 80 tahun sama dengan dua generasi.

Soehartono menjelaskan bahwa nasib KCJB bakal sama seperti Freeport yang sebelum masa akhir sudah diambil alih oleh negara.

"Jangan sampai ditambah, kalau ditambah itu sudah menjadi malapetaka. Tapi saya yakin tidak sampai 50 tahun nanti sudah diambil. Nasibnya sama seperti Freeport, diambil alih oleh negeri sendiri," tutupnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus juga meminta PT KCIC untuk melakukan perhitungan dengan matang dan cermat sebelum perpanjangan masa konsesi diputuskan.

“Lakukan perhitungan secara matang dan cermat sebelum masa konsesi tersebut diputuskan,” ujar Lasarus.

Lasarus meminta PT KCIC untuk mempersiapkan infrastruktur integrasi antarmoda dan pemenuhan fasilitas operasi KA Cepat di setiap stasiun. Dia meminta tahapan pengoperasian KA Cepat Jakarta-Bandung sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dia juga meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KCIC untuk meningkatkan proses transfer knowledge dan teknologi pada tenaga kerja yang akan mengoperasikan kereta tersebut.

“Proritaskan tenaga kerja lokal dalam pengoperasian dan pemeliharaan kereta api cepat Jakarta-bandung,” tuturnya.