Begini Kronologi Tindakan All Out Pemerintah Agar TKI Zaini Terhindar Eksekusi Mati

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid mengatakan pemerintah sudah all out dalam menangani dan melakukan advokasi kasus Zaini. Bahkan, upaya untuk menghindarkan Zaini dari hukum pancung sudah dimulai sejak era kepemimpinan Presiden SBY. 

"Kemudian upaya itu dilanjutkan di era Presiden Joko Widodo. Pemerintah sudah all out melakukan pembelaan. Setelah ada informasi bahwa eksekusi tetap dilakukan, tim juga langsung berkunjung ke keluarga Zaini yang ada di Bangkalan, Madura," ujar Nusron melalui keterangan tertulis pada Senin (19/03). 

Langkah untuk menghindarkan Zaini dari hukuman pancung terus dilanjutkan di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Nusron mengatakan, Jokowi sudah mengirimkan surat kepada Raja Salman bin Abdulaziz sebanyak dua kali. 

Surat pertama disampaikan Jokowi pada Januari 2017 lalu. Di dalam surat itu berisi permintaan agar Saudi menunda eksekusi terhadap Zaini agar memberikan kesempatan kepada pengacara untuk menyerahkan beberapa bukti. 

Selang empat bulan kemudian, tepatnya pada bulan Mei 2017, surat Presiden Jokowi tersebut diterima dan ditanggapi baik oleh Raja Saudi. Raja memberikan waktu untuk menunda eksekusi selama enam bulan. 

Tak hanya sampai di situ, Presiden Jokowi juga terus melakukan diplomasi-diplomasi politik dengan mengirimkan kembali surat kepada Raja pada September 2017.

Inti dari surat tersebut adalah menyampaikan bahwa tim kuasa hukum Zaini menemukan beberapa novum atau bukti baru. Salah satunya kesaksian penerjemah yang dulu pernah mendampinginya membuat keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Oleh sebab itu, tim kuasa hukum mengajukan Peninjauan Kembali (PK). 

“Pada tanggal 20 Februari (2018) diterima nota diplomatik resmi dari Kemlu Saudi yang intinya menyampaikan persetujuan Jaksa Agung Arab Saudi untuk dilakukan PK atas kasus ini, khususnya untuk mendengarkan kesaksian penerjemah di Pengadilan Makkah,” ujar Nusron. 

Sesuai dengan Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) Arab Saudi Pasal 206, untuk kasus -kasus pidana dengan ancaman hukuman badan (qishas, ta'zir, had dll), hukuman secara otomatis ditangguhkan sampai proses PK selesai.

Kemudian pada tanggal (6/03), Mahkamah Mekkah menerima surat PK tersebut atas permintaan pengacara. Ia meminta kepada Mahkamah Mekkah untuk mendengarkan kesaksian penerjemah. Mahkamah kemudian meminta waktu untuk mengumpulkan berkas-berkas perkara.

Tanpa diketahui bagaimana kelanjutan hasil PK yang diajukan pengacara Zaini tersebut, pada (18/03) pukul 11:30 waktu setempat, diterima kabar bahwa Zaini dieksekusi. 

Pemerintah Indonesia yang mendengar informasi terkait hal tersebut meminta pengacara untuk mengkonfirmasi kebenaran berita itu.

“Setiba di penjara Mekkah, seluruh jalan di sekitar penjara sudah diblokade. Pada sekitar pukul 10.30 dan eksekusi diperkirakan dilakukan pada pukul 11.30 waktu setempat,” tukasnya.

Menurut Nusron, Pemerintah Arab Saudi tidak bisa mengabulkan permintaan dari Presiden Jokowi karena negara mereka menganut sistem hukum pidana yang berbeda.

Sistem hukum tersebut dibagi menjadi 2 yaitu Aammah (umum) dan syaksyiyyah (pribadi). Pada kasus TKI Zaini, pihak keluarga korban tidak menginginkan TKI asal Bangkalan itu untuk diampuni. Sehingga intervensi negara dan raja tidak berlaku

“Kasus pembunuhan Zaini Misrin ini masuk kategori syakhsiyyah. Kalau pidana ammmah seperti merusak gedung dan membuat ketertiban umum, asal dapat pengampunan raja dan negara itu bisa,” katanya. 

Zaini ditangkap pada (13/07/2004) oleh polisi Mekkah karena telah membunuh majikannya yakni Abdullah bin Umar. Di kediaman Abdullah, Zaini diketahui bekerja sebagai seorang sopir. 

Saat awal ditangkap dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Zaini tidak didampingi oleh kuasa hukum. Tim KBRI baru mengetahui kasus Zaini setelah tahun 2008. 

Namun, sejak dibantu pemerintah, berbagai upaya sudah dilakukan, antara lain 

40 kali kunjungan ke penjara; 2 kali penunjukan pengacara (2011-2015 dan 2016-sampai saat ini); 2 kali memfasilitasi keluarga di Indonesia untuk bertemu dengan keluarga korban (2015 dan 2017); 16 kali pendampingan di mahkamah,  lembaga pemaafan dan kepolisian.

“Sejak kasus itu, pemerintah yang melalui Presiden langsung dalam upaya pembelaan adalah satu kali surat Presiden SBY, dan 2 kali surat Presiden Jokowi kepada Raja Saudi,” kata Nusron. 

Zaini meninggalkan seorang istri bernama Naimah yang juga tengah bekerja di Saudi dan dua anak yakni Saiful Toriq dan Mustofa Zaini serta seorang cucu laki laki berumur 6 bulan.