Belum Terima Surat Resmi, Pemkot Depok Tetap Ikuti Larangan Bukber

Idris menuturkan, Pemerintah Kota Depok telah mengklarifikasi adanya instruksi kepada pejabat maupun ASN untuk tidak menyelenggarakan buka puasa bersama tersebut. Klarifikasi tersebut ditujukan langsung kepada Kementerian Sekretaris Negara.

"Sudah mengklarifikasi dengan kementerian dalam hal ini Kementerian Sekretaris Negara," tutur Idris.

Pemerintah Kota Depok mendapatkan informasi bahwa telah mengeluarkan surat edaran larangan penyelenggaraan buka puasa bersama kepada pejabat di daerah dan ASN. Ditekankan Idris, Pemerintah Kota Depok belum menerima surat edaran dari Kementerian terkait kebijakan tersebut.

"Tapi secara fisik kami belum mendapatkan surat edaran ini dan kami sudah melakukan sosialisasi instruksi tersebut," terang Idris.

Idris mengungkapkan, adanya larangan penyelenggaraan buka puasa bersama kepada pejabat dan ASN, dimaksudkan untuk pejabat dan ASN menerapkan pola hidup sederhana. Pejabat dan ASN diminta untuk tidak buka puasa secara berlebihan yang dapat menimbulkan kesan negatif di masyarakat.

"Intinya sebenarnya masalah kesederhanaan pola hidup, sederhana tidak berlebihan dalam berbuka puasa dan tetap menjaga protokol kesehatan," ungkap Idris.

Idris menegaskan, larangan buka puasa bersama yang dilakukan Pemerintah Pusat tidak berlaku untuk masyarakat. Menurutnya, apabila pejabat maupun ASN mendapatkan undangan buka puasa bersama yang diselenggarakan warga, Idris tidak akan melarang hal tersebut.

“Misalnya saya ditelepon warga, diminta mampir untuk buka puasa bersama, itu namanya saya tidak menyelenggarakan, tapi saya diundang diajak makan bersama,” tutup Idris.

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo turun tangan untuk menjelaskan larangan buka puasa bersama (bukber) untuk kalangan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN). Ia menegaskan, larangan itu hanya untuk internal. 

"Bapak, Ibu dan saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air terkait dengan larangan buka puasa bersama untuk pejabat pemerintah, perlu saya sampaikan, pertama bahwa arahan untuk tidak berbuka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah khususnya para menko, para menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian," ujar Jokowi dalam pernyataannya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/3/2023).

"Bukan untuk masyarakat umum sekali lagi bukan untuk masyarakat umum. Arahan ini perlu saya sampaikan karena begitu banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan pejabat-pejabat kita," sambungnya.

Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut larangan buka puasa bersama itu untuk menghemat anggaran. Namun, Jokowi tak menyinggung soal alasan COVID-19.

Padahal, dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menjelaskan alasan larangan buka puasa bersama itu karena masih adanya sebaran COVID-19.

"Untuk itu saya minta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan tidak berlebihan dan anggaran yang biasanya dipakai untuk buka puasa bersama kita alihkan kita isi kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat," ucap dia.