Jakarta, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memutuskan siapa yang akan diusung sebagai calon presiden (capres) 2024.
PKS masih menjadikan Ketua Majelis Syuro, Salim Segaf Al-Jufri, sebagai tokoh nasional yang diharapkan mampu mendongkrak suara partai.
"Jadi tetap kalau penokohan kita dorong Dr Salim Segaf Al Jufri, sambil terus menguatkan kesiapan, termasuk menjalin komunikasi dengan partai lain," ujar Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, dalam keterangan pers, Selasa (1/1/2022).
Syaikhu menjelaskan, penetapan capres dari PKS berada dalam forum musyawarah Majelis Syuro. Dia mengatakan, saat ini PKS membuka semua partai politik untuk berkoalisi di Pilpres 2024, karena syarat mengajukan capres PKS sendiri belum memenuhi syarat ambang batas presiden.
"PKS masih membuka diri karena syarat presidential threshold (ambang batas presiden) 20 persen, sementara suara PKS 8,21 persen, jadi PKS harus berkoalisi. Kita siap berkomunikasi dengan calon mitra koalisi. Jika sudah ada koalisi, tentu baru diputuskan siapa capres yang akan diusung," kata dia.
Sebelumnya, PKS menolak ambang batas calon presiden atau presidential threshold 20 persen. Ambang batas presiden merupakan ambang batas kepemilikan kursi di DPR atau raihan suara partai politik untuk mencalonkan presiden secara nasional.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan penolakan itu sudah disampaikan sejak muncul wacana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di 2020.
"Kami dari awal pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di 2020 sudah tidak setuju dengan presidential threshold 20 persen," ujar Mardani dalam wawancara khusus dengan IDN Times, Rabu, 12 Januari 2022.
Meski demikian, PKS tak mau ambang batas calon presiden 0 persen. Harapan PKS, minimal sama dengan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Mardani berharap, ada tiga pasangan calon presiden pada Pemilu 2024. Hal itu dilakukan untuk menghindari politik identitas yang selama ini terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019.
"Minimal nya tiga, kalau kita punya tiga pasangan capres-cawapres, maka akan akan kontestasi karya dan gagasan, tidak bisa politik identitas, pembelahan karena ada tiga, kalau dua sangat besar kemungkinannya ada pembelahan (masyarakat)," kata dia.