BEM SI Sayangkan Demo 11 April Tertutup Aksi Pengeroyokan Ade Armando

Di sisi lain, Kaharuddin mempertanyakan tujuan Ade ikut mendatangi demonstrasi pada 11 April 2022. Apalagi, pegiat media sosial itu kerap membuat pernyataan yang kontroversial di ruang publik. 

"Sehingga malah menimbulkan kontra produktif di sana. Akhirnya, ada beberapa massa aliansi yang melampiaskan ke sana (Ade Armando)," kata Kaharuddin ketika dihubungi IDN Times pada Rabu, 13 April 2022. 

Meski demikian, Kaharudin dan rekan-rekannya dari BEM SI tetap tak membenarkan tindak pengeroyokan yang dilakukan terhadap Ade. Sebab, tindak kekerasan di tengah aksi mahasiswa, justru mencoreng tujuan awal mereka untuk berunjuk rasa. 

"Kami menyayangkan terjadinya kekerasan di antara massa aksi dan terhadap aparat. Itu yang perlu kita kawal saat ini. Aksi kekerasan itu tidak terkait dengan BEM SI, karena ketika kami sudah menyampaikan kajian, kami menarik mundur. Kami tak ingin massa aksi menjadi korban," tutur dia. 

Kaharuddin mengatakan unjuk rasa yang mereka lakukan tidak akan terhenti pada 11 April 2022. Ia menyadari pemerintah sudah memulai mempersiapkan tahapan Pemilu 2024, namun mahasiswa belum puas hingga pesta demokrasi itu benar-benar terlaksana. 

"Ke depan kan kita tidak tahu. Apalagi politik kan dinamis. Jelang 2024, apakah ada lagi yang mempermainkan konstitusi. Kan bisa saja tiba-tiba pemerintah berubah pikiran, makanya mahasiswa mengingatkan jangan sampai terjadi lagi," ujar dia. 

Lebih lanjut, ia menyebut berdasarkan kajian mahasiswa antar-universitas ada korelasi antara penundaan pemilu dengan ibu kota negara di Kalimantan Timur.

"Selama ini kan elite menyebut pemilu perlu ditunda dengan alasan pemulihan ekonomi, padahal untuk membangun ibu kota baru bakal menyedot dana yang besar," kata dia. 

Pada saat belum ada kejelasan soal tahapan pemilu, Kaharuddin menyebut, proses pembuatan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) dikebut dan rampung dalam waktu 40 hari.

"Kami ingin mengingatkan para elite politik agar menyetop secara permanen untuk menggulirkan isu penundaan pemilu 2024 atau penambahan masa jabatan presiden hingga tiga periode. Sudah cukup," tutur Kaharuddin. 

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut kekhawatiran mahasiswa soal jaminan pemilu bakal digelar pada 2024 beralasan. Sebab, menengok ke belakang, pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo kerap melanggar janji yang sudah dibuatnya sendiri. 

"Setiap janji diucapkan oleh Presiden Jokowi, setiap tahun pula janji itu tidak terpenuhi. Misalnya, janji untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat, sampai hari ini tidak ada realisasi itu. Tapi, di saat hari HAM Internasional bulan Desember, presiden berjanji untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat," kata Usman pada media, Rabu, 13 April 2022.

Maka itu, menurut Usman, sebelum pemilu 2024 benar-benar terjadi, sulit bagi mahasiswa 100 persen meyakini pesta demokrasi lima tahunan tersebut tak akan ditunda.

Sementara, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanuddin Muhtadi, mengaku ia sudah mewanti-wanti pemerintah agar tidak bermain-main dengan 'cek ombak' dan melempar isu penundaan pemilu 2024. Sebab, bila terus dilanjutkan, maka yang datang justru bencana. 

"Kan yang dikhawatirkan semula niatnya ingin testing the water, tetapi yang datang justru tsunami. Kalau misalnya terjadi usai Ramadan, gelombang demonstrasinya diperkirakan bisa lebih besar," ungkap Burhanuddin pada media, Selasa, 12 April 2022. 

Sebab, kata Burhanuddin, berdasarkan data survei IPI, mayoritas warga menolak isu penambahan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024 ke 2027. Penolakan dua isu ini di media sosial mencapai 90 persen. 

Ia menganalisis, isu itu tetap dilempar ke publik oleh orang-orang di lingkaran Istana, lantaran kebijakan yang tidak populis sebelumnya yang dirilis pemerintah, tidak didemo publik. Ia memberi contoh beberapa undang-undang kontroversial seperti Omnibus Law terkait cipta kerja, revisi UU Minerba, revisi UU KPK, hingga pembuatan UU IKN. 

"Sehingga, ada surplus kepercayaan diri, semuanya bisa gol. Padahal, kalau boleh diperas, apa yang dihasilkan dari reformasi 1998 yakni pembatasan masa kekuasaan," tutur dia. 

Ketika ada pihak-pihak yang ingin mengubah itu maka bisa memicu gelombang demonstrasi yang besar. 

Burhanuddin pun sepakat langkah yang diambil Jokowi dengan menyampaikan pernyataan lebih tegas mengenai isu penundaan pemilu 2024 dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden, bisa meredam gelombang aksi unjuk rasa pada 11 April 2022. Sebab, bila tidak ada pernyataan itu, diprediksi gelombang demo yang terjadi dua hari lalu bisa lebih besar. 

"Saya harapkan semuanya sudah tutup buku. Kita kembali ke semangat awal. Pemerintah dan DPR sudah menetapkan tanggal pileg dan pilpres pada 14 Februari 2024. Kita tutup semua berkaitan dengan cek ombak tadi," ungkapnya. 

Burhanuddin kembali mengingatkan bila orang-orang di lingkaran Istana masih meneruskan wacana penundaan pemilu 2024 atau penambahan masa jabatan presiden, maka akan timbul demonstasi yang lebih besar dan membalikan semua kerja keras Presiden Jokowi. 

"Malah bisa terjadi tsunami seperti yang saya katakan tadi. Supaya on the track, jadi pemerintah dan DPR kembali ke kesepakatan awal bahwa pesta demokrasi dilakukan tiap lima tahun sekali," tuturnya. 

Sementara, lanjutnya, pemerintah fokus untuk menangani berbagai permasalahan mulai dari kelangkaan komoditas minyak goreng, meningkatnya inflasi, harga pangan dan energi. 

"Itu menurut saya yang bisa menjadi obat bagi munculnya ketidakpuasan masyarakat belakangan ini," kata dia.