BEM UI soal Dinasti Politik DIY: Ade Armando Perlu Belajar Lagi

Melki menegaskan, pihaknya menghargai provinsi Yogyakarta yang menyandang status sebagai daerah istimewa, mengingat kekhususan Yogyakarta itu legal secara hukum.

Menurutnya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan hukum, itu tak melangkahi apalagi melanggar hukum.

Melki menegaskan, dinasti politik yang dikritik mahasiswa adalah tentang proses manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara batas usia capres dan cawapres. Hal itu dianggap memberikan karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres.

"Proses politik dinasti yang hari ini kita saksikan jelas sangat berbeda dengan yang ada di Yogyakarta. Proses manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi, etika kenegaraan yang tak dihiraukan, dan pembangkangan konstitusi jelas bukan hal yang legal dan direstui hukum," ucap dia.

BEM UI sendiri menyayangkan pernyataan yang bisa menimbulkan perpecahan itu justru dilontarkan oleh Ade Armando yang juga dikenal sebagai pakar komunikasi.

"Bang Ade Armando pun harusnya tahu bahwa pernyataan yang ia keluarkan sangat minim substansi dan berpotensi menyulut kemarahan besar. Sungguh sangat disayangkan bagi seorang pakar komunikasi untuk membuat video minim substansi seperti itu," tutur dia.

Kendati begitu, Melki menyampaikan bahwa kritikan yang disampaikan kepada Ade Armando tak ada sentimen pribadi.

"Kami menghargai beliau sebagai dosen kami yang kami kenal sangat pandai. Bahkan, walaupun kami tak selalu sependapat dengannya, kami tetap mengecam kekerasan yang pernah ia alami. Ini adalah karena perjuangan kami yang dilandasi nilai, bukan sentimen politik apa pun," imbuh Melki.

Sebelumnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menanggapi pernyataan Caleg PSI, Ade Armando yang menyinggung politik dinasti dan menghubungkannya dengan di DIY. Sultan cenderung menanggapi dengan santai dan menjelaskan tentang keistimewaan DIY.

"Komentar boleh, wong komentar kok gak boleh," kata Sultan saat ditanya soal pernyataan Ade Armando, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (4/11/2023).

Raja Keraton Yogyakarta itu juga menjelaskan Pemerintahan di DIY tidak lepas dari UUD 1945 BAB VI Pemerintahan Daerah, Pasal 18B Ayat 1 yang berbunyi, 'Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.'

"Pendapat saya, konstitusi peralihan itu kan ada. Pasal 18B yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY," ujar Sultan.

Sultan melanjutkan, dalam UU Keistimewaan juga mengamanatkan Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu Paku Alam.

"Ya melaksanakan itu saja, ya, kan," kata Sultan.

Sultan juga mengatakan, dikatakan dinasti atau tidak tergantung masyarakat yang melihatnya. Terpenting menurutnya, DIY telah diakui keistimewaannya.

"Dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY itu daerah istimewa. Diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu saja," ujar Sultan.

Sebelumnya, Ade Armando memberikan komentar demonstrasi yang dilakukan aliansi mahasiswa dari DIY Jateng yang menyinggung politik dinasti di pemerintahan Jokowi. Ade pun mengomentari video tersebut dan menyinggung politik dinasti dan DIY.

"Dalam aksi itu mahasiswa di Yogya menggunakan kaus Republik Rasa Kerajaan. Ini ironis sekali karena mereka (mahasiswa) itu ada di wilayah yang jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," ujar Ade dalam video.

Video itu pun viral dan Ade mendapat banyak kritik dari warga DIY. Ade pun men-takedown video tersebut dan membuat video permintaan maaf yang diunggah dalam akun media sosialnya.