Jakarta, IDN Times - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengkritik pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang baru saja dilakukan oleh DPR.
Protes itu dilayangkan BEM UI dengan membuat konten di media sosial 'DPR: Dewan Perampok Rakyat'. Dalam konten yang diunggah BEM UI, terdapat wajah Ketua DPR Puan Maharani yang berbadan tikus.
Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menjelaskan, unggahan itu menggambarkan kemarahan terhadap DPR. Menurutnya, DPR tidak layak lagi disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat.
"Lebih pantas diganti namanya menjadi Dewan Perampok, Penindas, ataupun Pengkhianat Rakyat. Sebab produk hukum inkonstitusional yang mereka sahkan kemarin jelas merampas hak-hak masyarakat, mengkhianati konstitusi, dan tak sesuai dengan isi hati rakyat," ujarnya.
Melki menillai, DPR seharusnya menuruti putusan Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. Tapi, DPR malah mendukung tindakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dengan mengesahkan Perppu Cipta Kerja yang menurutnya menyalahi konstitusi.
"Melalui publikasi tersebut kami ingin sampaikan pada masyarakat untuk jangan berharap dan percaya banyak pada DPR saat ini, karena bagi kami DPR tak lebih dari perampas hak masyarakat dan pelanggar konstitusi," ujarnya.
Sementara itu, politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai, kritik BEM UI dengan mengunggah wajah Puan Maharani berbadan tikus adalah tindakan yang kurang patut. Ia mengklaim, selama ini DPR selalu memperhatikan kritik dari kampus dan selalu diberi ruang.
"Rasanya kurang patut apabila mahasiswa menyampaikan umpatan-umpatan yang kurang terdidik, asal bunyi, merendahkan akal budi. Ajak wakil-wakil rakyat berdiskusi, berdebat, secara terbuka dan mendasar," ujarnya.
"Kami berharap mahasiswa kembali bergerak dalam koridor dan etika akademik. Itulah esensi peran dan kontribusi insan kampus dalam membangun peradaban bangsa, bukan melakukan umpatan-umpatan yang dangkal dan spekulatif," imbuhnya.