Benny Wenda Desak Lukas Enembe Dibebaskan, Mahfud: Gak Ada Urusan!

13 Jan 2023, 17:42 WIB

Gubernur Papua Lukas Enembe memasuki ruangan untuk menjalani pemeriksaan di Paviliun Kartika, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (10/1/2023). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, Benny Wenda sebaiknya tidak usah ikut campur terkait penahanan Gubernur Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahfud mengatakan, isu dugaan rasuah yang dilakukan oleh Lukas murni merupakan penegakan hukum.

"Gak ada. Gak (usah) ikut-ikutan Benny Wenda," ungkap Mahfud di Istana Kepresidenan, pada Jumat (13/1/2023).

Lukas akhirnya ditangkap pada Selasa (11/1/2023) lalu di Papua oleh KPK. Politikus Partai Demokrat itu akhirnya ditangkap lantaran kerap mangkir dari pemanggilan komisi antirasuah dengan alasan sakit. KPK juga curiga dia akan melarikan diri.

Tetapi, tiba-tiba Benny menulis cuitan di akun media sosialnya supaya pemerintah segera membebaskan Lukas. Ia juga menyebut tuduhan Lukas telah melakukan korupsi adalah hal yang keliru.

"Indonesia harus segera membebaskan Gubernur Lukas Enembe, yang telah ditahan karena tuduhan korupsi yang keliru. Gubernur Enembe dalam keadaan lumpuh dan membutuhkan perhatian medis yang darurat. Saat ia ditahan oleh otoritas Indonesia, nyawanya dalam keadaan bahaya," demikian cuit Benny dalam Bahasa Inggris pada Rabu lalu.

Benny sendiri diketahui merupakan warga Papua yang mengajukan suaka politik ke Inggris dan dikabulkan oleh otoritas setempat pada 2002 lalu. Stasiun berita BBC pada 2019 lalu melaporkan, Benny bersama sang istri, Maria, dan enam anaknya bermukim di Kota Oxford.

Lalu, mengapa tiba-tiba Benny memberikan dukungan bagi Lukas, gubernur yang terpilih lewat proses pilkada di Tanah Air?

1. Benny klaim Lukas ditangkap lantaran kerap mengkritik pemerintah pusat

Cuitan Benny Wenda yang menyebut hidup Gubernur Lukas Enembe dalam bahaya selama ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (www.twitter.com/@BennyWenda)

Sementara, di cuitan terbarunya pada Jumat (13/1/2023), Benny menyebut Lukas ditangkap oleh KPK lantaran sikapnya yang vokal dalam mengkritisi kebijakan pemerintah pusat. Benny menyebut pemerintah sebagai penjajah lantaran sejak dulu meyakini Papua dijajah oleh Indonesia dan berhak untuk merdeka.

"Dia menentang pemekaran Papua Barat menjadi provinsi baru. Ini merupakan taktik penguasa untuk memecah belah dan mencuri sumber daya alam kami," kata Benny.

Namun, klaim Benny itu langsung dimentahkan oleh warganet. Mereka melampirkan tautan pemberitaan yang menyebut justru Lukas yang mengusulkan agar Papua dimekarkan menjadi tujuh provinsi berdasarkan wilayah adat.

Usul itu disampaikan oleh Lukas pada Juni 2022 lalu saat mengikuti rapat khusus terbatas soal isu-isu di Papua. Rapat tersebut turut diikuti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Kalau mau dimekarkan, pasti diikuti kemauan bersatu, bagaimanapun membangun, percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat," kata Lukas seperti dikutip dari keterangan tertulis Kemendagri, Juni 2022 lalu.

2. Pemerintah gunakan strategi hitung nasi bungkus sebelum tangkap Lukas Enembe

Menko Polhukam, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Lebih lanjut, Mahfud mengaku sudah ogah mengomentari pernyataan Benny Wenda. Menurutnya, kasus yang menyeret nama Lukas sudah disidik sejak lama. Proses hukumnya terus tertunda lantaran ia kerap berdalih sakit.

"Kami (pemerintah) malah dikritik oleh rakyat terus seakan-akan takut pada Lukas Enembe dan gengnya. Ya, kami akan selidiki seberapa besar sih (pengikut Lukas)," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Mula-mula, kata dia, pendukung Lukas yang berunjuk rasa dan memprotes mencapai ribuan orang. Pemerintah pun membiarkan.

Namun, akhirnya jumlah pendukungnya terus menurun hingga angkanya berada di bawah 100. Ia mengetahui data itu dari menghitung jumlah nasi bungkus yang dibeli pihak Lukas bagi para pendukungnya.

"Bagaimana cara menghitungnya? Ngitung dari beli nasi bungkus. Berapa yang dia kasih untuk orang. Setiap hari ternyata turun berarti setiap hari pengikutnya makin gak ada. Sekarang pun kondisi di Papua sudah kondusif," tutur dia lagi.

3. Pemerintah bakal awasi ketat pergerakan uang yang dikelola oleh pejabat-pejabat Pemprov Papua

Ilustrasi Papua (IDN Times/Mardya Shakti)

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, pemerintah bakal mengawasi pergerakan uang yang dikelola oleh para pejabat Pemprov Papua. Pengawasan itu bakal dilakukan lewat Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kalau (dana) itu digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum atau pengrusakan, maka kami akan tarik (dananya) secepatnya," kata Mahfud.

Sementara, dalam jumpa persnya pada Rabu malam (11/1/2023), Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Lukas resmi ditahan selama 20 hari pertama hingga 30 Januari 2023. Semula, ia ditahan di Rumah Tahanan KPK cabang Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

Namun, karena kondisi kesehatannya, penahanan Lukas sempat dibantarkan. Namun, pada Kamis (12/1/2023), penyidik KPK melakukan pemeriksaan perdana terhadap Lukas di gedung Merah Putih. Lukas diproses hukum atas kasus dugaan suap Rp1 miliar dan gratifikasi senilai Rp10 miliar.