Beras Bansos Dikubur di Depok, Cak Imin Minta Ada Evaluasi Penyaluran

Cak Imin kemudian mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) dan polisi untuk menyelidiki kasus tersebut. Dia menegaskan, bila terjadi pelanggaran, harus ada sanksi yang diberikan.

"Kemensos harus menginformasikan kepada masyarakat mengenai mekanisme pembuangan atau penggantian bansos apabila bansos rusak atau tidak layak diberikan kepada penerima bansos sehingga ke depannya dapat dilakukan mekanisme yang tepat untuk mengatasi bansos yang rusak atau sudah tidak layak," ucap dia.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta Kemensos lebih meningkatkan pengawasan, terutama dalam proses penyaluran bantuan sosial. Sehingga, penyaluran bantuan sosial yang telah dibuat oleh pemerintah tepat sasaran.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Andie Megantara, mengatakan pihaknya langsung melakukan penelusuran pada Senin, 1 Agustus 2022.

"Penelusuran ini merupakan tindak lanjut kami sesuai arahan dari Bapak Menko PMK untuk memastikan kejelasan kasus yang ada," ujar Andie dalam keterangan yang diterima IDN Times, Selasa (2/8/2022).

Berdasarkan laporan dari Polres Metro Depok, beras yang dikubur itu bermerek "Beras Kita".

Dari penulusuran yang dilakukan, ada 1 ton beras bantuan presiden yang dikubur. Kemenko PMK menyebut beras tersebut sudah tidak layak konsumsi.

"Didapat keterangan bahwa jumlah beras diperkirakan kurang lebih 1 ton yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," ucap dia.

Andie mengatakan, beras tersebut disalurkan oleh Bulog melalui transporter JNE dengan kemasan 20 kg dan 5 kg.

Lebih lanjut, Andie mengatakan, JNE mengakui itu merupakan beras bantuan presiden pada 2020. Sebelum disalurkan, beras tersebut disimpan terlebih dahulu. Namun, ketika dalam perjalanan menuju penyaluran ke KPM, beras bantuan presiden itu disebut sudah tidak layak konsumsi.

"Beras yang ditemukan tersebut kemungkinan berasal dari penyaluran Banpres Tahap 2 dan 4 Tahun 2020. Diketahui, pada tahun 2020 Pemerintah membagikan Bantuan Presiden berupa beras 25 kg pada tahap 2 dan 4 untuk 1.9 juta KPM di wilayah Jabotabek," kata dia.

Andie menerangkan, rusaknya beras bantuan presiden itu juga tidak mengganggu proses penyaluran. Menurutnya, JNE juga sudah mengganti beras yang rusak.

Meski demikian, Andie mengaku Kemenko PMK terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

"Sampai saat ini juga Tim Kemenko PMK masih terus melakukan klarifikasi antara Polres Metro Depok dengan Kemensos dan JNE," imbuhnya.