Berat di Ongkos, Alasan Masyarakat Pedalaman Tak Rekam e-KTP

28 Agu 2018, 15:25 WIB

kemendagri.go.id

Jakarta, IDN Times – Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh pemilih dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Karena itu, semua masyarakat Indonesia wajib terdaftar dalam e-KTP.

Namun sayang, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum merekam data diri mereka di e-KTP. Hal itu tentu akan menjadi penghalang bagi mereka yang akan menyalurkan hak pilihnya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, pemerintah akan berupaya untuk melakukan jemput bola kepada masyarakat.

“Itu sampai dengan Desember 2019, Kementerian Dalam Negeri akan terus mengupayakan pelayanan menjemput bola kepada kelompok-kelompok masyarakat terkait dengan rekaman e-KTP,” ujarnya di Gedung KPU.

1.Masyarakat di daerah tertentu membutuhkan biaya perjalanan besar untuk perekaman e-KTP

Layanan pembuatan e-KTP (ANTARA FOTO)

Wahyu mengatakan, berdasarkan pantauan yang ada, di Wilayah Papua dan Papua Barat, terutama orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan butuh biaya transportasi yang tidak sedikit untuk melakukan perekaman e-KTP tersebut di lokasi yang dituju.

“Orang-orang di daerah pegunungan itu, kalau dia mau melakukan perekaman di ibukota kabupaten yang dituju, biaya transportasinya mahal sekali,” ujarnya.

2.Daerah Papua banyak yang tidak memiliki e-ktp

IDN Times/Linda Juliawanti

Wahyu juga mengatakan, besarnya biaya transportasi yang harus ditanggung oleh masyarakat yang ingin pergi ke kabupaten membuat mereka banyak yang akhirnya tidak memiliki e-KTP hingga detik ini.

“Itu penyebabnya di Papua dan Papua Barat masih relatif banyak orang-orang yang tidak punya e-KTP. Pemerintahnya sudah siap, tapi warganya itu yang membutuhkan biaya besar dari tempat asal mereka,” tuturnya.

3.Pemerintah harus jemput bola agar semua warga bisa merekam e-KTP

IDN Times/Linda Juliawanti

Itulah yang membuat pemerintah berpikir akhirnya untuk melakukan jemput bola. Sebab, dari sisi pemerintah sendiri mereka sudah siap, meski demikian warga tetap harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar biaya transportasi yang mahal.

“Karena memang Pemkot sudah siap tapi masyarakat butuh biaya besar dari tempat asal ke kabupaten. Itu sebabnya mereka enggan melakukan perekaman,” katanya.