Jakarta, IDN Times - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, dipilih Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis sebagai Penasihat Ahli Kapolri di bidang penanganan korupsi.
"Agus dipilih karena kepintaran, kecakapan dan kompetensinya di bidang korupsi," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol. Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/1).
Agus diharapkan bisa membantu kinerja Kapolri Idham Azis, khususnya dalam penanganan korupsi baik internal maupun eksternal di tanah air.
"(Dipilihnya Agus) Hal ini dilakukan dengan harapan dapat membantu dalam pemikiran Kapolri dan memberikan masukan-masukan," ujarnya.
Dipilihnya Agus juga tertuang dalam surat keputusan Kapolri nomor 117/I/2020 mengenai pengukuhan, pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan penasihat ahli Kapolri. Surat itu diteken pada Selasa (21/1) oleh Idham Azis. IDN Times mengonfirmasi langsung kepada Agus soal pengangkatan sebagai penasihat Kapolri. Ia pun membenarkannya.
"Ya, (saya siap), insyaAllah bisa membantu untuk memberikan masukan yang bermanfaat," ujar Agus melalui pesan pendek pada Rabu malam (22/1).
Melalui pesan pendek, Agus berkisah ia mendapatkan tawaran tersebut bermula dari ajakan minum kopi pagi. Ia diundang oleh koordinator staf ahli kapolri.
"Saya diberitahu akan diangkat jadi penasihat ahli bidang korupsi, saya bilang saya siap (mengemban amanah itu)," kata pria yang juga sempat menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu.
Hubungan Agus dengan Idham diketahui cukup dekat, khususnya dalam penanganan kasus teror yang menimpa salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan. Lalu, apa kira-kira masukan yang diberikan oleh Agus agar institusi kepolisian tak lagi dicap sebagai lembaga yang korup?
"Nanti lah (membahas itu). Wong, bekerja saja belum," kata dia lagi.
Selain Agus, Idham Azis juga mengangkat beberapa pakar lainnya, antara lain ahli tata negara Refly Harun, ahli di bidang media sosial Rustika Herlambang hingga Nur Kholis. Refly memberi masukan di bidang tata negara, Rustika memberi masukan mengenai penggunaan media sosial demi citra Polri, dan Nur Kholis akan berkontribusi mengenai hak asasi manusia.
Agus juga akan reuni dengan Hendardi dan mantan pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji. Kedua nama ini sempat disorot ketika menjadi panitia seleksi capim komisi antirasuah periode 2019-2023. Posisinya yang masih menjadi penasihat Kapolri dinilai tidak akan bersikap independen dan condong mendukung calon tertentu.
Sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2017 mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan tata kerja penasihat ahli Kapolri maka Agus juga berhak mendapatkan hak keuangan.
Mengenai hak keuangan yang akan diterima oleh setiap penasihat ahli Kapolri tertuang di dalam pasal 18. Di sana disebutkan hak keuangan dan fasilitas lain bagi penasihat ahli kapolri setara dengan fasilitas yang didapat pejabat eselon IB.
Di poin itu ada pula ketentuan yang menyebut bila penasihat ahli kapolri telah berakhir masa jabatannya, maka ia tidak akan mendapatkan hak pensiun dan pesangon. Lalu, di poin ketiga, disebut usai tak lagi menjadi penasihat ahli, maka semua fasilitas yang sempat diperolehnya harus dikembalikan.
Selamat bertugas Pak Agus!