Berebut 5 Juta Suara Waria, Pengamat: Bisa Jadi Ada Deal Tersembunyi

Menurut Ujang, bukan perkara mudah bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf atau Prabowo-Sandi untuk mendapat suara mereka. Pasalnya, bila kedua kubu sudah memiliki basis suaranya masing-masing. Terlebih, mereka tengah berebut gelar sebagai tokoh bangsa yang paling Islami.

“Itu memang persoalannya. Masyarakat kita masih diskriminatif terhadap waria. Ini yang menjadi keengganan kedua kubu untuk mencari dukungan mereka. Bila kondisi demokrasi kita sudah membaik, tidak menutup kemungkinan suara mereka akan diperebutkan secara terbuka,” lanjutnya.

Sejauh ini, Ujang melihat kebijakan pemerintah belum protranspuan. Salah satu tantangannya adalah suara mayoritas, umat Islam, yang menolak kehadiran LGBTQ. Sebagai warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, mereka harus memiliki strategi agar aspirasinya didengar.

“Untuk menghindari itu, saya rasa kelompok waria harus memiliki bargaining yang tinggi. Jadi mereka membangun kekuatan politik, jaringan yang bisa diperhitungkan,” tambahnya.

Sebelumnya, Mami Yuli mengatakan Jokowi pada Pilpres 2014 sempat menjanjikan beberapa kebijakan untuk transpuan. Namun, setelah terpilih hingga ingin mencalonkan diri bakal presiden periode 2019-2024, janjinya tak kujung ditunaikan.

Ujang mengimbuhkan, “Itu hak mereka (waria) untuk menagih. Politik itu janji yang harus ditunaikan,”.

“Bisa saja kekecewaan karena hal itu membuat mereka lari ke 02 yang memang selama ini menawarkan janji-janji baru,” sambung Ujang.

Karena situasinya yang dilematis, alumni Universitas Indonesia ini menyebut kesepakatan politik sangat mungkin terjadi di belakang layar. Artinya, para paslon tidak akan mendeklarasikannya.

“Sifatnya bisa umpet-umpetan, main di belakang, itu sesuatu yang wajar. Bisa saja ada tanda tangan antara capres dengan waria, karena itu sah. Karena politik itu soal kepentingan, kalau kepentingan keduanya sama, saya rasa jalur non-publikasi akan ditempuh.” tutup dia.