Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Perkumpulan Armada Sewa Indonesia, Wiwit Sudarsono, mengatakan perwakilan massa demo ojek online (ojol) sudah diterima di Kemenkopolhukam. Mereka melakukan audiensi untuk menyampaikan tuntutan langsung di DPR RI lewat rapat dengar pendapat atau RDP.
Pertemuan para perwakilan itu juga dihadiri Dirjen Perhubungan Darat, Kapolda Metro Jaya, dan Pangdam Jaya. Hasil audiensi ini diumumkan depan massa aksi pada Selasa, 20 Mei 2025 sore.
"Besok kita perang, perang besar-besaran di Komisi V saat RDP dengan Kementerian Perhubungan dan aplikator. Itu saja yang kami sampaikan pada Pak Dirjen. Pak Dirjen akan segera melaporkan kepada Pak Menteri dan melanjutkan ketentuan soal potongan 10 persen," kata Wiwit dari atas mobil komando.
Setelahnya, masa aksi dari berbagai jenis jaket ojol itu mulai membubarkan diri dengan perlahan dan rapih.
Diketahui ribuan pengemudi ojek online demo mereka menuntut beberapa tuntutan:
1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022.
2. DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator.
3. Potongan aplikasi 10 persen
4. Revisi tarif penumpang hapus slot, hemat, prioritas
5. Tetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang, libatkan asosiasi, regulator, aplikator dan YLKI.