Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan 10.012 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) telah dibentuk untuk mendistribusikan makanan program makan bergizi gratis (MBG) ke sekolah. Pembentukan puluhan ribu SPPG yang beroperasi di 38 provinsi itu melampaui target yang telah ditetapkan hingga akhir September 2025.
"Alhamdulillah, sampai hari ini kita sudah bisa membentuk 10.012 SPPG yang ada di 38 provinsi, 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan," ujar Dadan dalam rapat kerja dengan komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (1/10/2025).
"Di akhir September, kami menargetkan terbentuk 10 ribu SPPG. Alhamdulilah, kami berhasil membentuk 10.012 sehingga berhasil melampaui target," imbuhnya.
Dadan berharap, pembentukan SPPG itu membuat penyerapan anggaran bisa semakin besar.
"Karena setiap satu SPPG yang berdiri maka penyerapan (anggaran) bisa mencapai Rp900 juta hingga Rp1 miliar," tutur dia.
Sehingga, Dadan memperkirakan anggaran sebesar Rp5 triliun akan terpakai dalam lima hari ke depan.
Massifnya pembentukan SPPG ini justru dikhawatirkan bakal menambah jumlah kasus keracunan makanan. Mengutip data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), angka korban keracunan menu MBG linear dengan penambahan jumlah dapur yang ada.
Oleh karena itu, Koordiantor Program dan Advokasi JPPI Ari Hadianto meminta BGN agar memberlakukan moratorium sementara program MBG.
"Utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jangan jadikan anak sebagai target program politik yang justru mengorbankan tumbuh kembang mereka," ujar Ari dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan komisi IX DPR pada Senin, 22 September 2025.