Biar Gak Dipakai Kampanye, Bansos di Jember Tak Lagi Dikelola Kades

Sebab, memasuki Bulan Agustus nini, 59 desa di Jember bakal menggelar Pilkades serentak. Sejumlah desa sudah tampak ramai memasang spanduk, baliho kampanye. Kendati belum muncul pengumuman resmi pelaksanaan Pilkades bakal ditunda sampai kapan.

"Saya minta bukan lewat Kades yang mendistribusikan mengingat saat ini ada 59 desa yang (bakal) menyelenggarakan Pilkades, sehingga rawan dimanfaatkan sebagai alat pemenangan," ujar Hendy, saat rapat koordinasi sinkronisasi penerima Bansos COVID-19, Rabu (11/8/2021).

Lebih lanjut, Hendy mengatakan, data penerima Bansos COVID-19 yang mencapai ratusan ribu orang, perlu dicek kembali kebenarannya. Hendy masih ragu dengan data penerima, seban masih menerima sejumlah laporan Bansos yang tidak tepat sasaran.

"Data yang ada saat ini masih perlu diklarifikasi lagi kebenarannya oleh petugas. Saya minga sangat berhati-hati masalah data penerima. Ini yang bertanggung jawab adalah saya, tentunya semua masalah akan kembali kepada saya selaku bupati sehingga harus sangat berhati-hati masalah data," terangnya.

"Jangan gara-gara satu data yang teledor akhirnya lapor dan getahnya ke kita juga padahal niat kita baik,” ujarnya.

Pengganti Kades, sebagai penanggung jawab distribusi Bansos di tingkat desa, pihaknya sedang meminta Dinas Sosial dan Dispendukcapil untuk mengambil alih tugas tersebut.

"Saya minta dua dinas yang menjadi koordinator pemutakhiran data, Dinas Sosial dan Dispendukcapil untuk bergerak cepat namun tetap hati-hati dan teliti lagi," terangnya.

Sementara untuk pendistribusian, Hendy mengusulkan tenaga teknis distribusi kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Tidak hanya itu, masing-masing penerima Bansos harus disertai bukti foto.

"Saya mengusulkan Nabinsa dan Bhabinkamtibmas berkolaborasi dengan RT/RW dan itu penerima harus tandatangan dan diambil gambarnya,” katanya.