Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Ilustrasi Pemilu. (IDN Times/Mardya Shakti)

Jakarta, IDN Times - Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ditangkapnya politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, menambah catatan panjang kepala daerah yang ditangkap karena dugaan korupsi.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengatakan, hal ini tak terlepas dari biaya politik yang tinggi. Menurutnya, faktor itu menjadi salah satu pendorong kepala daerah korupsi.

"Ini membuat kepala daerah terdorong melakukan praktik koruptif agar bisa digunakan untuk memberi mahar pada parpol, jual beli suara, kampanye dalam pilkada ataupun balas jasa ketika ia terpilih," ujar Edi dalam keterangan tertulis, Jumat (29/4/2022).

1. Partai politik dinilai harus berbenah

Ilustrasi partai politik (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)

ICW menilai agar partai politik segera berbenah. Dengan berbenah, diharapkan tidak ada kepala daerah khususnya dari partai politik yang terjerat korupsi.

"Ini menunjukkan bahwa parpol gagal dalam melakukan fungsi rekrutmen politik dan kaderisasi anggota," ujarnya.

2. Dinasti Politik seperti Ade dan Rachmat Yasin disebut berpotensi membuat korupsi terjadi

Editorial Team

EditorAryodamar

Tonton lebih seru di